IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DISTRIK DI KABUPATEN JAYAPURA (Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat pada Program Pemberdayaan Distrik di Distrik Sentani Barat)

INTISARI

Kemiskinan menjadi masalah yang cukup krusial karena besarnya jumlah orang miskin. Pemerintah Kabupaten Jayapura memiliki program khusus untuk masyarakat yang mendiami 22 wilayah distrik/kecamatan yang disebut sebagai program pemberdayaan distrik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana program pemberdayaan distrikdilaksanakan di Kabupaten Jayapura sehingga dapat mencapai tujuan yang sudah direncanakan dalam program dan faktor-faktor apa saja yangmendukung dan menghambat proses implementasi kebijakan atau program tersebut.

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI UNIT PELAYANAN TERPADU (UPT) KABUPATEN JEMBER

INTISARI

Hampir tiap hari banyak kita jumpai di berbagai media massa, khususnya di surat kabar, ditemukan keluhan dan ketidakpuasan masyarakat selaku konsumen terhadap penyelenggaraan pelayanan publik selama ini. Banyaknya keluhan dan ketidakpuasan dari masyarakat sebagai customer services ini paling tidak bisa menggambarkan betapa buruknya kualitas pelayanan publik yang selama ini telah dinikmati oleh masyarakat. 

Mungkin sudah waktunya, masyarakat diperlakukan sebagai citizen yang lebih memiliki dan mengutamakan haknya untuk dilayani dan bukan lagi dianggap sebagai client yang tidak mempunyai pilihan dalam hal memilih dan menentukan jenis pelayanan yang diinginkan. 

Telah banyak hasil penelitian, seminar dan karya tulisan dari para ahli tentang penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Tetapi, nyatanya sampai saat ini pelayanan publik yang berkualitas tersebut masih belum dijalankan sebagaimana mestinya. 

Penyelenggara pelayanan publik masih bersikap seenaknya dan hanya mementingkan kepentingannya saja tanpa memikirkan kepentingan konsumen selaku pihak yang semestinya harus dilayani sebaik-baiknya. 

Untuk itu penelitian yang dilakukan di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kabupaten Jember ini berusaha mencari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik. 

Inti utama dari penyelenggaraan pelayanan publik adalah kualitas norma dari penyelenggara pelayanan tersebut (aparat). Yang harus menyadari bahwa dirinya adalah sebagai pelayan bagi masyarakat dan masyarakatlah yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya. 

ABSTRACT 

Almost every day, in various mass media, especially in newspapers, it is found that there are so many complaints and unsatisfactory from the community, as the customer, towards the current implementation of public service. This complaints and unsatisfactory from the community, as customer service, at least can describe how bad the quality of the current public service is that enjoyed by the community. 

Perhaps, it is the right time for the community to be treated as citizen, who later will have rights and give priority to their rights for being served. They are not anymore being considered as client who previously have no any choice in choosing and have no choice to determine what kind of service that they really want to. 

There are so many results from research, seminar and writings that are worked by experts in which their works are talking about the implementation of a good and qualified public service. As far as this present day, however, the qualified public service has not yet implemented as should have been. 

The implementation of public service still acts as however it please to be and only emphasize on its own interest without considering the consumer’s importance as the party who really should be served as well as possible. 

For this reason, a research, which is done in Service Integrated Unit of the Jember Regency, tries to find out any factors that affecting quality of the public service. 

The main core of the public service implementation is the quality of norm of the service executor. The matter that should be realized is that the executor is the person who should serve for the community and the community is the one who should be served as well as possible.

KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF (STUDI TENTANG KINERJA DPRD KABUPATEN DELI SERDANG)

INTISARI 

Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengandung pengertian pembangunan mengarah ke desentralisasi yang nyata dengan pemberdayaan daerah dalam pembangunan wilayah daerah masing-masing. Dengan perkataan lain, Daerah Otonom memisahkan antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD dalam konteks Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 diberdayakan sedemikian rupa melalui pemberian tugas, hak dan wewenang yang cukup luas sehingga benar-benar dapat melakukan fungsinya serta sungguh-sungguh berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam rangka pembangunan demokrasi. Oleh karena itu sangat menarik dilakukan penelitian terhadap Kinerja Lembaga Legislatif. 

Tesis ini berjudul Kinerja Lembaga Legislatif ( Studi Tentang Kinerja DPRD Kabupaten Deli Serdang ). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kinerja DPRD serta faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja DPRD Kabupaten Deli Serdang Periode 1999-2004. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diolah dari hasil pengamatan dan wawancara dengan anggota DPRD serta pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Sekretariat DPRD dan Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. Unit analisis dalam penelitian ini adalah DPRD Kabupaten Deli Serdang sebagai suatu lembaga organisasi. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah Kelembagaan (Organisasi), Sumber Daya Manusia, dan Informasi sebagai variabel independen. Sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah Kinerja DPRD Kabupaten Deli Serdang. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Deli Serdang Periode 1999-2004 masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari indikator Akuntabilitas, Responsivitas dan Efektifitas. Rendahnya Kinerja DPRD Kabupaten Deli Serdang ini dipengaruhi oleh faktor kelembagaan yaitu sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia yaitu pendidikan dan pengalaman, serta faktor informasi yaitu sumber informasi yang digunakan, keterbukaan menerima dan menyampaikan informasi, serta intensitas menyerap aspirasi masyarakat yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ternyata faktor anggaran dan pembiayaan yang tinggi tidak berpengaruh terhadap kinerja DPRD Kabupaten Deli Serdang. 

Dalam peran serta pemberdayaan DPRD untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja DPRD Kabupaten Deli Serdang dimasa yang akan datang, perlu diadakan pengenalan dan orientasi melalui pelatihan/kursus terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan masyarakat daerah serta melalui pengembangan kualitas terhadap sistem persyaratan anggota legislatif melalui partai politik. 

ABSTRACT 

Implementation of Law No 22/1999 means that the development goes to real decentralization by local empowerment in development of each region. In other word, in an autonomous area there is a separation between local legislative and local administration in doing each duties. It indicates that local legislative, in context of Law No 22/1999, is empowered by giving wide tasks, rights and authorities, so it can really do its function and play role as channel of people aspiration in order to develop democracy. Therefore, it is very interesting to study performance of legislative institution. 

This thesis has a title of Performance of Legislative Institution (a study on performance of Deli Serdang regency legislative). The objective of this study is to comprehend and to describe performance of the local legislative and factors influencing performance of Deli Serdang regency legislative in the period of 1999 to 2004. The data used in this study was primary and secondary data. The primary data was processed from result of observation and interview with members of local legislative and parties relating to implementation of main duties and functions of local legislative of Deli Serdang regency. Meanwhile, secondary data was obtained from secretariat of local legislative and secretariat of local administration of Deli Serdang regency. Analytical unit in this study was Deli Serdang regency legislative as an organizational institution. Variables in this study were institution (organization), human resource, and information as independent variables. Beside, the dependent variable was performance of Deli Serdang legislative. Analytical method used was descriptive qualitative method. 

The result indicates that performance of Deli Serdang legislative in period of 1999 to 2004 is still low. It can be viewed from indicators of accountability, responsivity and effectivity. The low performance of Deli Serdang legislative is influenced by institutional factors ­­– equipment and infrastructure; human resource factors – education and experience; and information factors – information source used, openness of receiving and giving information, and intensity of absorbing people aspiration owned by Deli Serdang legislative. This study also indicates that high budget and financing did not influence performance of Deli Serdang legislative. 

In empowering local legislative to improve performance of Deli Serdang legislative for the future, it is necessary to carry out introduction and orientation through training or course on implementation of main duties and functions of local legislative as a representative institution of local people and through increasing quality of requirement of legislative members from political parties. 

ENTREPRENEURIAL GOVERNMENT DALAM PERSEPSI PEJABAT BIROKRASI PEMERINTAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis)

ABSTRAKSI 

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2001 membawa angin segar baru terhadap Instansi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak, terutama dalam mengoptimalkan PAD pada tahun-tahun mendatang di Kabupaten baru ini, yang merupakan pemekaran wilayah, dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Nomor 181Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), yang ditindaklajuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenagan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. Sesuai dengan komitmen daerah yang dituangkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Siak (dalam Bab. II pada halaman 22) yakni mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance), sejalan dengan Pola Dasar Pembangunan tersebut, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak yang merupakan salah satu dari Dinas yang kebijakan dan pelayanannya akan secara langsung dirasakan oleh masyarakat Siak, tentunya memerlukan cerminan output yang demikian, untuk itu diperlukan adanya sinergi keterlibatan 3 (tiga) sektor : State, Private Sector dan Society dalam suatu kegiatan kolektif sehingga dapat berfungsi secara maksimal, dan menjadi esensi dari penerapan good governance melalui 6 (enam) elemen Commpetence, Transparancy, Accountability, Participation, Rule of Law, dan Social Justice,dalam kenyataan yang sebenarnya dilapangan. 

Bertitik tolak dari hal tersebut diatas, maka penulis menganggap perlunya dilakukan suatu penelitian yang dapat memaparkan secara deskriftif tentang Instansi Dinas Pendapatan Daerah itu sendiri, dan akan dituangkan kedalam Thesis yang berjudul “Penerapan Perda Kabupaten Siak Nomor 24 Tahun 2001, Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance di Era Otonomi Daerah”. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2001 itu dapat mewujudkan good governance pada Dipenda

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS KEWILAYAHAN (PEW) DENGAN PENERAPAN SISTEM TANGGUNG RENTENG

Oleh: Hildegardis M Kasi

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang strategis dalam perekonomian Indonesia. UMKM juga mendominasi aktifitas perekonomian di Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Pertanian memberikan penguatan permodalan kepada para pengusaha mikro dan kecil melalui kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) dalam bentuk bantuan dana bergulir dengan syarat mengembangkan sistem ‘tanggung renteng’. Penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai model pengembangan tanggung renteng dan melihat kinerja program PEW yang diukur dari indikator effect dan variabel organisasi pelaksana, sumber daya pelaksana dan sikap pelaksana.

Penelitian ini menggunakan teori yang berkaitan dengan konsep-konsep pemberdayaan UMKM dan implementasi kebijakan. Di samping itu penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif yang didasarkan pada data dan informasi yang diperoleh melalui studi dokumen, observasi, survei dan wawancara mendalam untuk melihat implementasi program PEW dengan penerapan sistem tanggung renteng dan kontribusinya bagi keberhasilan perguliran dana dalam program ini. Indikator yang digunakan adalah indikator effect yang meliputi cakupan, akuntabilitas dan frekuensi atas kegiatan yang berkaitan dengan program PEW.

Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi  program  PEW dengan penerapan sistem tanggung renteng telah berjalan dengan baik dan efektif yang terlihat dari frekuensi penerimaan da na bantuan penguatan modal oleh kelompok penerima manfaat dan kelancaran perguliran dana dalam kelompok yang berkaitan dengan tidak seimbangnya struktur dan tata  kerja dinas dengan tugas dan rentang kendali organisasi, sumber daya manusia dan anggaran dalam pelaksanaan yang belum memadai walaupun sebenarnya pemahaman aparat sudah cukup memadai.

Temuan ini membawa implikasi akademik bahwa penelitian implementasi program pemberdayaan dalam bentuk penguatan modal dengan penerapan sistem tanggung renteng  bagi para pelaku UMKM dan kelompok masyarakat miskin di masa mendatang perlu dikembangkan karena dapat menjangkau kelompok miskin terutama para pelaku UMKM  selain itu dengan penerapan sistem tanggung renteng ini kelompok-kelompok  juga berhasil mengembangkan diri.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Tanggung Renteng, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

IMPLEMENTATION OF AREA BASED ECONOMIC EMPOWERMENT PROGRAM WITH APPLICATION JOINT RESPONSIBILITY SYSTEM (STUDY OF IN KELURAHAN OF TERBAN, GONDOKUSUMAN DISTRICT, YOGYAKARTA)

ABSTRACT

Micro, small and medium enterprise (MSME) is strategic effort in Indonesian economy. MSME also dominate economic activity in Yogyakarta. Yogyakarta municipal government through Industry, Trade, Cooperation and Agricultural Office provide capital strengthening to micro and small businessperson with the Area Based Economic Empowerment (PEW) activity in form of rolling fund with requirement of joint responsibility system. Author is interested in studying further join responsibility development model and view PEW performance measured from indicators of effect and executing organization variables, executing human resource and executing attitude.

This research used theories related to MSME empowerment concepts and policy implementation. In addition, the research used descriptive qualitative method based on data and information obtained through documentary study, observation, survey and in-depth interview. Joint responsibility development model was viewed from joint responsibility mechanism implementation and its contribution on fund rolling success in PEW program, while indicators used were effects including coverage, accountability, and frequency on activities related to PEW program.

Result of analysis indicated that PEW program implementation with application joint responsibility model development run well and effectively. However, there were other obstacles in the program implementation. It was due to some aspects that dominantly affect. They were unbalanced structure and job description of office with task and organizational span of control, insufficient human resource and budget in implementation although personnel understanding were enough.

This finding lead to academic implication that joint responsibility model on empowerment program in form of capital strengthening for MSME and  poor people group in the future should be developed because it can reach poor people particularly that run MSME. In addition, with development of joint responsibility, the groups develop their self too.

Keywords: Policy implementation, joint responsibility, micro small and medium enterprise (MSME) 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PROFESIONALITAS GURU DI KOTA YOGYAKARTA

Oleh: Bachtiar Dwi Kurniawan

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan khususnya jalur portofolio dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru. Penelitian implementasi kebijakan sertifikasi secara khusus ingin melihat sejauh mana proses implementasi yang dilakukan oleh para implementor, yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan LPTK, Rayon 11 berlangsung, dan faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kota Yogyakarta. Lebih jauh penelitian ini dimaksudkan untuk melihat dampak dari kebijakan sertifikasi guru terhadap profesionalitas guru di dalam melakukan proses belajar mengajar.

Penelitian ini dilakukan  dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik penentuan sumber data dilakukan dengan cara purposive sampling yang difokuskan pada informan kunci, yakni aktor-aktor pelaksana dan target grup dari program. Perolehan data, baik yang primer maupun sekunder dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasi dan diverifikasi sehingga kemudian dianalisa berdasarkan pada kerangka teoritik yang telah ditetapkan.

Berdasarkan dari analisa data yang ada, penelitian ini menemukan beberapa hal, di antaranya adalah: pertama, dari segi proses pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru baik di tingkat Dinas Pendidikan Kota dan LPTK bisa dikatakan berjalan dengan baik dan lancar, cuma ada sedikit persoalan, keduanya mengalami masalah berkait dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Hal itu terjadi lantaran pemerintah pusat tidak mengalokasikan anggaran untuk mensupport pelaksanaan implementasi program. Kedua, dari segi dampak kebijakan, sertifikasi belum  ada peningkatan profesionalitas guru secara signifikan. Sikap para guru dalam menjalankan kebijakan sertifikasi terlihat hanya mengejar kesejahteraan semata, sementara mutu pengajaran kurang mendapat perhatian.

Kata Kunci: Implementasi, sertifikasi, dan Profesionalisme 

ABSTRACT

This research was conducted to determine teacher certification policies, especially the line of portofolio, in order to improve professionalism teachers. Research certification policy implementation especially want to see how far the process of implementation conducted by the executive, which in this case is the Education Office of Yogyakarta and LPTK, Rayon 11 took place, and what factors influence teacher certification policy implementation in the city of Yogyakarta. Further research is intended to see the impact of teacher certification policy toward teacher professionalism in teaching and learning.

This research was conducted using qualitative methods with descriptive approach. Mechanical determination of the source data was purposive sampling that focused on key informant, managing actors and beneficiaries. Acquisition of data, both primary and secondary through observation, documentation and in-depth interviews. The data obtained then classified and verified so then analyzed based on the theoretical framework that has been determined.

Based on analysis of existing data, this study found several things, including: first, in terms  of teacher certification process of policy implementation in both the City Department of Education and LPTKs can be said to run well and smoothly,  just have a little problem, both are experiencing problems related to the limited facilities and supporting infrastructure. It happened because the central government did not allocate budget to support the implementation of the program. Second, in terms of policy impact, there has been no increase in certified teachers' professionalism significantly. The attitude of teachers in conducting certification policy is only visible when pursuing welfare only, while the quality of teaching received less attention.

Key words: Implementation, certification, and professionalism
 

UPAYA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN (Studi Kasus Konflik Penguasaan Tanah Blang Padang Kota Banda Aceh Provinsi Aceh)

Oleh: Farhan fajar

ABSTRAK

Tanah Blang Padang merupakan tanah tidak bersertipikat dengan luas 89,802 M² yang terletak di Kelurahan Gampong Baro Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Di atas tanah tersebut terdapat fasilitas umum yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh. Konflik tanah Blang Padang mulai muncul setelah adanya saling klaim antara dua instansi yaitu TNI-AD C.q. Kodam IM dan Pemerintah Aceh mengenai  hak penguasaan atas tanah tersebut. Masing-masing pihak mengklaim kepemilikan tanah tersebut berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki. Konflik terjadi dalam jangka waktu yang lama dan belum ada penyelesaiannya sampai sekarang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya dalam penyelesaian konflik pertanahan (studi kasus konflik penguasaan tanah Blang Padang Kota Banda Aceh Provinsi Aceh) di mulai dari melihat akar lahirnya konflik, upaya apa saja yang telah dilakukan dan kemudian menganalisa penyebab kegagalan terhadap upaya yang telah dilakukan.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian di Kota Banda  Aceh Provinsi Aceh. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data  sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan beberapa informan, observasi maupun dokumentasi. Sedangkan data skundernya berupa arsip dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. 

Hasil analisis dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa yang menjadi penyebab konflik ini adalah ketidaktertiban administrasi pertanahan, pengelolaan atas tanah-tanah terlantar dan kelengkapan data menyangkut risalah/sejarah tanah. Konflik terjadi antara dua aktor utama yaitu TNI-AD C.q. Kodam Iskandar Muda dan Pemerintah Aceh. Ekskalasi dari konflik tersebut berawal pada tahun 2003 karena adanya saling klaim dari masing-masing aktor. Kemudian berlanjut tahun 2006 yang ditandai dengan pemasangan plang kepemilikan tanah oleh TNI. Selanjutnya pada tahun 2009, Pemerintah Aceh mendaftarkan tanah Blang Padang ke Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh guna mendapatkan sertifikat hak pakai atas tanah tersebut. Manifestasi dari konflik ini adalah pemasangan plang kepemilikan tahun 2006 oleh TNI karena ada isu akan dibangunnya mall (pusat perbelanjaan) di atas tanah tersebut. Dari permasalahan tersebut telah dilakukan beberapa upaya penyelesaian di antaranya, dilaksanakannya proses mediasi inisiatif dari para aktor konflik dan rapat gelar kasus (mediasi komprehensif). Hal ini mengalami kebuntuan karena masing-masing pihak tidak konsisten. Selain itu adanya ketidakjelasan dari pihak BPN sebagai penengah dalam mengatasi permasalahan konflik Tanah Blang Padang.

Kata kunci : Konflik, Konflik Pertanahan, Upaya Penyelesaian Konflik Pertanahan.

ABSTRACT

Blang Padang Land is not land with  an  area certificated 89.802 M ², located in  the  Village  district Gampong Baroe Baiturrahman Aceh Province of Banda Aceh. On land there are public facilities that are often used by people of Aceh. Blang Padang land conflicts began to emerge after the mutual claims between the two institutions namely Command Military C.q. Iskandar Muda Military and the Government of Aceh on the rights of authority right. Each side claims to land ownership based on the evid ence they have. The conflict occurred in a long time and there is no solution until now.

The purpose of this study is to analyze the efforts to resolve conflicts over land (interesting case study of authority rights Blang Padang city of Banda Aceh, Aceh Province) in the early to see the birth of the roots of conflict, what is being done and then analyze the cause of the failure of efforts.

This descriptive study using qualitative case study approach. Research sites in the city of Banda Aceh, Aceh Province. Source data used are primary data and secondary data. Primary data in the form of interviews with several informants, observation and documentation. While sekunder data archives and documents related to the problem to be investigated.

The results of the analysis in this study revealed that the cause of this conflict is the administration of land  disturbance, land management, wasteland and completeness of data about the messa ge / history of the land. The conflict occurred between the two main actors Command Military C.q. Iskandar Muda Military and the Government of Aceh. Increased conflict began in 2003 because of mutual claims of each actor. Then continue in 2006 marked the installation of the signpost of land ownership by the TNI. Subsequently in 2009, the Government of Aceh Blang Padang land register to the Land Office in Banda Aceh to obtain land use rights certificates. Manifestation of this conflict is the installation of the signpost of ownership in 2006 by the military, because there are issues to be built mall (shopping center) on the ground. To these problems has made some efforts to completion, the process of implementation of the perpetrators of conflict mediation initiatives and meeting the case title (comprehensive mediation). This deadlock because each party is inconsistent. In addition to BPN obscurity as an intermediary in dealing with land conflicts Blang Padang.

Key words: Conflict, Conflict of Land, Land of Conflict Resolution Efforts.

PDF

STUDI TENTANG KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus KTP di Kota Bekasi)

Oleh: Tri Rustiana Harahap

ABSTRAK

Penelitian dengan judul Studi tentang Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus KTP di Kota Bekasi) bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan KTP yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas pelayanan tersebut. 

Kualitas pelayanan KTP akan diukur melalui 5 (lima) dimensi yakni Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Emphaty. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu: sumber daya manusia pegawai (jumlah pegawai, tingkat pendidikan/ketrampilan dan lamanya bekerja di Kantor Kependudukan)  serta koordinasi antar instansi terkait (dengan Kecamatan dan Kelurahan). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara,  kemudian dianalisis secara kualitatif.
   

Kualitas pelayanan KTP dilihat dari  dimensi Tangibles, cukup memuaskan,  walaupun jumlah komputernya masih kurang memadai. Dilihat dari dimensi Reliability ternyata kurang memuaskan, sebagian besar responden mengatakan bahwa penyelesaian KTP belum sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. Dilihat dari dimensi Responsiveness hasilnya juga kura ng memadai karena ketanggapan terhadap  kesalahan cetak dan data memerlukan waktu yang cukup lama. Apabila dilihat dari dimensi Assurance, hasilnya cukup memuaskan, masyarakat telah memperoleh informasi yang cukup. Dilihat dari dimensi Emphaty ternyata hasilnya kurang memadai, karena masih membedakan  antar golongan. Dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan KTP seperti sumberdaya manusia pegawai yakni jumlah pegawai yang mencukupi, tetapi keterampilan dan pengalaman bekerja kurang mendukung, hal ini dibuktikan dengan pegawai yang telah mengikuti kursus kependudukan ataupun komputer tetapi dipindahkan ke tempat lain, dan sebagian besar pegawai/pejabat masih mempunyai masa kerja di bawah 1 (satu) tahun akibat sering terjadinya mutasi pegawai. Sedangkan koordinasi antar instansi terkait sangat positif dalam rangka mempermudah masyarakat dalam pelayanan KTP.   

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan KTP di Kota Bekasi secara keseluruhan belum memuaskan masyarakat. Untuk itu disarankan agar segera diadakan perbaikan-perbaikan terhadap kelemahan yang masih dialami.

 ABSTRACT

The purpose of this research which have  a title of Study about Public Service Quality (Case Study of Identity Card in Bekasi  City), is in order to know about service quality of Identity Card that be  implemented by Civil Note and Population Affairs of Bekasi City and what factors that influence such service quality. 

Service quality of Identity Card will be measured through 5 (five) dimensions namely Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance and Emphaty. Meanwhile the factor which influence service quality namely employee human resources (amount of employee level of education/skill and the experience of time in working in Vital Statistics and Population Affairs of Bekasi City and  coordination inter related institution (with Kecamatan and Kelurahan) . Data that be collected through library study, observation and interview and th en be analyzed qualitatively.  
  

Service quality of Identity Card be looked from dimension of tangibles is satisfactory enough even though amount of its computer still no feasible yet. If be looked from dimension of Reliability, it is not  satisfactory yet, a bi g part of respondent say whereas the finishing of Id entity Card is not on time ye t that have been promised. If be looked from dimension of Responsiveness, its result also not feasible yet because the opinion for the mistake of print or data needs long enough time. If be looked from dimension of Assurance, it is satisfactory enough result people have been get enough information. If be looked from dimension of Emphaty, in the fact it is not satisfactory yet, because there is so many differentiation between the classification. From the factor that influence to service quality of Identity Card such as human resources of employee namely the amount of employee which is enough, but skill and experience of job are not supported yet. This matter be proved by the employee who have been participate in population course also computer but be replaced to other place, a big part of employee/official still have job experience under 1 (one) year, it is because of the mutation that too often. Meanwhile coordination inter related institution is very positive in order to make easy the people in service of Identity Card. 

It is true that, it can be concluded whereas service quality of Identity Card in Bekasi City entirely is not satisfactory yet for the people.  It is the suggestion for it in order that it needs the repairs to the weakness that still be faced. 

DAFTAR ISI

BAB  I    PENDAHULUAN 

A.   Latar Belakang Masalah 

B.   Perumusan Masalah 

C.   Tujuan Penelitian 

D.   Manfaat Penelitian 

E.   Sistematika Penulisan 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

A.   Kualitas Pelayanan Publik 

B.   Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik 

C.   Kerangka Pemikiran 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

A.   Metode Penelitian 

B.   Variabel Penelitian 

C.   Definisi  Konsep  dan  Operasional  Variabel-variablel Penelitian 

D.   Unit Analisis 

E.   Teknik Pengumpulan Data 

F.   Teknik Analisa Data 

BAB IV  DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN 

A.  Letak, Luas dan Batas Wilayah Kota Bekasi

B.  Landasan Hukum Penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi

C. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi 

D. Wilayah Administratif Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Bekasi

E.  Personel Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi     

F.  Persyaratan dan Prosedur Penerbitan KTP 

BAB  V  ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA 

A.   Kualitas Pelayanan KTP 

B.   Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan KTP          

BAB VI  PENUTUP 

A.   Kesimpulan 

B.   Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN