IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS KEWILAYAHAN (PEW) DENGAN PENERAPAN SISTEM TANGGUNG RENTENG

Oleh: Hildegardis M Kasi

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang strategis dalam perekonomian Indonesia. UMKM juga mendominasi aktifitas perekonomian di Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Pertanian memberikan penguatan permodalan kepada para pengusaha mikro dan kecil melalui kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) dalam bentuk bantuan dana bergulir dengan syarat mengembangkan sistem ‘tanggung renteng’. Penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai model pengembangan tanggung renteng dan melihat kinerja program PEW yang diukur dari indikator effect dan variabel organisasi pelaksana, sumber daya pelaksana dan sikap pelaksana.

Penelitian ini menggunakan teori yang berkaitan dengan konsep-konsep pemberdayaan UMKM dan implementasi kebijakan. Di samping itu penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif yang didasarkan pada data dan informasi yang diperoleh melalui studi dokumen, observasi, survei dan wawancara mendalam untuk melihat implementasi program PEW dengan penerapan sistem tanggung renteng dan kontribusinya bagi keberhasilan perguliran dana dalam program ini. Indikator yang digunakan adalah indikator effect yang meliputi cakupan, akuntabilitas dan frekuensi atas kegiatan yang berkaitan dengan program PEW.

Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi  program  PEW dengan penerapan sistem tanggung renteng telah berjalan dengan baik dan efektif yang terlihat dari frekuensi penerimaan da na bantuan penguatan modal oleh kelompok penerima manfaat dan kelancaran perguliran dana dalam kelompok yang berkaitan dengan tidak seimbangnya struktur dan tata  kerja dinas dengan tugas dan rentang kendali organisasi, sumber daya manusia dan anggaran dalam pelaksanaan yang belum memadai walaupun sebenarnya pemahaman aparat sudah cukup memadai.

Temuan ini membawa implikasi akademik bahwa penelitian implementasi program pemberdayaan dalam bentuk penguatan modal dengan penerapan sistem tanggung renteng  bagi para pelaku UMKM dan kelompok masyarakat miskin di masa mendatang perlu dikembangkan karena dapat menjangkau kelompok miskin terutama para pelaku UMKM  selain itu dengan penerapan sistem tanggung renteng ini kelompok-kelompok  juga berhasil mengembangkan diri.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Tanggung Renteng, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

IMPLEMENTATION OF AREA BASED ECONOMIC EMPOWERMENT PROGRAM WITH APPLICATION JOINT RESPONSIBILITY SYSTEM (STUDY OF IN KELURAHAN OF TERBAN, GONDOKUSUMAN DISTRICT, YOGYAKARTA)

ABSTRACT

Micro, small and medium enterprise (MSME) is strategic effort in Indonesian economy. MSME also dominate economic activity in Yogyakarta. Yogyakarta municipal government through Industry, Trade, Cooperation and Agricultural Office provide capital strengthening to micro and small businessperson with the Area Based Economic Empowerment (PEW) activity in form of rolling fund with requirement of joint responsibility system. Author is interested in studying further join responsibility development model and view PEW performance measured from indicators of effect and executing organization variables, executing human resource and executing attitude.

This research used theories related to MSME empowerment concepts and policy implementation. In addition, the research used descriptive qualitative method based on data and information obtained through documentary study, observation, survey and in-depth interview. Joint responsibility development model was viewed from joint responsibility mechanism implementation and its contribution on fund rolling success in PEW program, while indicators used were effects including coverage, accountability, and frequency on activities related to PEW program.

Result of analysis indicated that PEW program implementation with application joint responsibility model development run well and effectively. However, there were other obstacles in the program implementation. It was due to some aspects that dominantly affect. They were unbalanced structure and job description of office with task and organizational span of control, insufficient human resource and budget in implementation although personnel understanding were enough.

This finding lead to academic implication that joint responsibility model on empowerment program in form of capital strengthening for MSME and  poor people group in the future should be developed because it can reach poor people particularly that run MSME. In addition, with development of joint responsibility, the groups develop their self too.

Keywords: Policy implementation, joint responsibility, micro small and medium enterprise (MSME)