The Study of Public Policy
(Ilmu Kebijakan
Publik)
Program jaminan sosial telah dikenal
dengan baik dan menjadi kebijakan publik yang sangat populer.
Jutaan warga amerika manula saat ini bergantung pada hal tersebut sebagai
bagian atau keseluruhan dari pendapatan mereka. Jutaan lainnya mengharapkan
untuk mendapatkan pensiun dari program tersebut akan tetapi. Program
berada dalam “masalah”. Pada awal tahun 1983 telah diperkirakan bahwa, sebagai
program jaminan sosial, jaminan akan melampaui pendapatan program sebesar 150 -
200 milyar dollar sampai akhir dekade.
Warga amerika
urban yang duduk pada sebuah sepeda motor merasa jengkel karena berjejal di
jalan raya yang padat selama jam sibuk dapat merasakan efek dari berbagai
kebijakan pemerintah, yang telah menetapkan penyempitan jalan raya, pada masa
lampau telah membantu untuk mempertahankan harga bensin rendah mengabaikan
pemeliharaan dan pengembangan sistem masa transit, dan umumnya mendorong
kedudukan urban.
Contoh ini
seharusnya dapat menolong mengindikasi bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita begitu terpengaruuh oleh banyaknya
kebijaksanaan publik. Dalam referensi kita terhadap kebijaksanaan publik hal
tersebut telah dikenal luas sebagai “kebijaksanaan asing amerika”,
“kebijaksanaan militer soviet”, atau “Kebijaksanaan perdagangan pasar bebas”.
Atau kita dapat menggunakan referensi yang lebih spesifik, seperti saat kita
berbicara mengenai kebijaksanaan pemerintah terhadap harga gula, kebijaksanaan
Texas terhadap
pendidikan bilingual, atau pada kebijaksanaan kontrol sewa di New York.
Walaupun kebijakan publik terkadang terlihat abstrak, dan kita seringkali memikirkan hal tersebut sebagai sesuatu yang
terjadi pada orang lain, hal ini tentu saja bukan merupakan masalahnya.
Secara umum, kata ‘kebijakan’ sering
menunjukan perilaku beberapa aktor atau sekelompok aktor (misalnya sebuah
kelompok, agensi pemerintah) di suatu area aktivitas tertentu, seperti
penghapusan perbedan transportasi publik atau sekolah. Atau, kebijakan publik
mungkin dipandang sebagai apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan dan tidak
dilakukan.
Apa Itu Kebijakan Publik?
Literatur dari
ilmu politik menyimpan banyak sekali definisi dari kebijakan publik. Cepat
atau lambat, hampir seluruh orang menyerah pada dorongan untuk menegaskan kebijaksanaan
publik dan begitu juga dengan besar kecilnya kesuksesan di mata
pengkritik. Sebagian kecil definisi akan
di catat dan kugunaan mereka terhadap analisis akan dipuji. Agar dapat
benar-benar bermanfaat dan untuk memfasilitasi komunikasi, sebuah definisi
operasional (atau konsep) harus mengindikasikan karakter penting dari konsep
yang didiskusikan.
Satu definisi dari kebijakan publik,
secara luas, berarti hubungan sebuah unit pemerintah dengan lingkungannya.
Definisi lainnya mengatakan bahwa kebijakan publik berarti apapun yang terkait
dengan perintah pemerintah mengenai apa yang dilakukan dan apa yang tidak
dilakukan. Pada intinya, kebijakan publik merujuk pada kebijakan-kebijakan yang
dibentuk oleh badan pemerintahan.
Satu definisi
dari kebijaksanaan publik mengatakan bahwa “pendefinisian luas” adalah
“merupakan hubungan antara sebuah unit pemerintahan dengan lingkungannya.”
Definisi tersebut sangat luas sehingga meninggalkan sebagian besar murid tidak yakin dengan artinya; hal ini
dapat mencakup hampir seluruh hal. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya,
definisi lain mengatakan bahwa “kebijaksanaan publik adalah apapun yang
pemerintah pilih untuk dilakuakan atau tidak dilakukan”. Ada perkiraan kasar
terhadap definisi ini, tapi ini tidak cukup mengenali bahwa mungkin ada
perbedaan terhadap apa yang diputuskan pemerintah untuk dilakukan dan apa yang
benar – benar mereka lakukan. Selain itu, dapat diterima untuk mengikut
sertakan aksi sebagai perjanjian pribadi atau pemberian bantuan, yang biasanya
tidak dianggap sebagai hal kebijaksanaan. Richard Rose telah mengusulkan bahwa
kebijaksanaan dapat dianggap “sebuah seri panjang dari kurang lebih aktifitas
yang berhubungan” dan konsekuensi mereka terhadap fokus tersebut lebih dari
sekedar keputusan tersendiri. Walaupun ambigu, definisi Rose menambahakan
dugaan bahwa kebijaksanaan adalah merupakan sebuah bagian atau pola dari
aktifitas dan bukan sebuah keputusan sederhana untuk melakukan sesuatu.
Akhirnya mari kita catat definisi dari Carl Friedrich. Ia mengatakan
kebijaksanaan sebagai:
Kebijaksanaan
publik adalah merupakan kebijaksanaan yang dikembangkan oleh tubuh pemerintah
dan secara resmi. (aktor – aktor nonpemerintah dan faktor - faktornya dapat
tentu saja, mempengaruhi perkembangan kebijaksanaan). Karakteristik spesial
dari akar kebijaksanaan publik terhadap fakta bahwa mereka diformulasikan oleh
apa yang disebut David Easton sebagai “kewenangan” dalam sistem politik,
disebut, “sesepuh, kepala tertinggi, eksekutif, legislator, hakim,
administrator, konselor, monarkhi dan sebagainya”. Mereka adalah orang – orang
yang “diikut sertakan pada kegiatan sehari – hari dari sistem politik” adalah
“dikenali oleh sebagian besar anggota dari sistem sebagai pemegang tanggung
jawab dalam hal ini” dan melakukan aksi “menerima sebagai pengikat sebagian
besar waktu oleh sebagian besar anggota terlalu lama seperti mereka beraksi
dengan limit aturan mereka.
Mengapa Mempelajari Kebijakan Publik?
Pada dekade terakhir, ilmuwan politik
memberikan perhatiannya untuk ilmu kebijakan publik, untuk mendeskripsikan,
menganalisis, dan menjelaskan alasan serta efek dari aktivitas pemerintah. Ada
beberapa alasan mengapa memepelajari kebijakan publik.
1. Alasan
keilmuan : kebijakan public dipelajari untuk memperluas pengetahuan tentang
keasliannya, proses untuk mengembangkannya dan konsekuensinya pada masyarakat.
Untuk menganalisisnya menggunakan 2 variabel. Veriabel deveden yaitu mereka
yang menentukan prose pembuatan kebijakan (politisi dan factor lingkungan
yangberda dalam kebijakan). Variabel Indeven lebih dilihat pada efek dari
adanya kebijakna tersebut (system politik dan lingkungan).
2. Alasan
professional : disini kita berbicara bagaimana sesuatu berguna dalam pencapaian
kebijakan baik dalam konteks perorangan, kelompok maupun pemerintah.
3. Alasan
politis : pembelajaran kebijakan public seharusnya menjamin bahwa pemerintah
mengadopsi penggunaan kebijakan untuk mencapai yang seharusnya
Kita
harus dapat membedakan analisis kbijakan dengan advokasi kebijakan.
Analisis
kebijakan : memeriksa dan mendeskripsikan penyebab dan konsekuensi dari
kebijakan publik.
Advokasi kebijakan : apa yang seharusnya
dilakukan pemerintah untuk mempromosikan kebijakan penting melalui diskusi,
persuasi dan political activism.
Kesimpulannya,
ada 3 hal yang menjadi dasar dari analisis kebijakan, yaitu :
1.
analisis kebijakan lebih fokus pada
penjelasan kebijakan daripada bagaimana menjadikannya layak.
2.
Sebab dan akibat dari kebijakn publik
dengan setepat-tepatnya dicari dengan menggunakan metodologi keilmuan sosial.
3.
Usaha dibuat untuk mengembangkan
kepercayaan teori yang general tentang kebijakn publik dan informasi mereka
yang diterapkan pada agency dan wilayah kebijakan berbeda.
Teori-Teori Pembuatan Keputusan
Ilmu politik dan sosial dibentuk oleh
banyak model, teori, pendekatan, konsep, dan skema untuk menganalisis pembuatan
kebijakan dan komponennya, yakni pembuatan keputusan. Tiga teori pembuatan
keputusan memiliki fokus pada langkah-langkah atau aktivitas intelektual yang
terhimpun dalam pembuatan keputusan. Ketiga teoti tersebut menjelaskan
bagaimana keputusan dibuat secara individu atau kelompok, secara empiris. Di
bawah ini, akan dijelaskan dua teori di antaranya.
The Rational-Comprehensive Theory
Mungkin lebih dikenal sebagai teori
pembuatan keputusan, namun di kalangan luas, lebih dikenal sebagai teori
rasional-komprehensif. Biasanya, meliputi elemen-elemen berikut ini :
- Pembuat keputusan dihadapkan dengan masalah yang dipisahkan dari masalah lain atau paling tidak mempertimbangkan baik-baik untuk membandingkannya.
- Tujuan, pandangan, dan sasaran yang menuntut pembuat keputusan, dijelaskan dan dirunut menurut kepentingannya.
- Berbagai alternatif untuk menghadapi masalah harus diuji.
- Konsekuensi (kerugian dan keuntungan) akan muncul dari seleksi tiap alternatif yang diinvestigasi.
- Tiap alternatif, dan konsekuensi yang mengikutinya, dapat dibandingan dengan alternatif lainnya.
- Pembuat keputusan akan memilih alternatif itu, dan juga konsekuensinya, guna memaksimalkan hasil yang dicapai dari tujuan, pandangan, dan sasarannya.
The Incremental Theory
The
Incremental Theory dari
pembuatan keputusan direpresentasikan sebagai sebuah teori keputusan guna
menghindari banyak masalah dari teori rasional-komprehensif dan, di waktu yang
sama, menjadi lebih deskriptif terkait cara pejabat publik benar-benar membuat
keputusan. The Incremental Theory dapat
disimpulkan menjadi berikut ini :
- Seleksi atas tujuan atau sasaran dan analisis empiris dari tindakan yang dibutuhkan untuk menghadapinya.
- Pertimbangan pembuat keputusan hanya beberapa alternatif untuk menghadapi masalah, dan akan berbeda hanya secara marginal dari kebijakan yang sudah ada.
- Untuk tiap alternatif hanya sebatas konsekuensi ‘penting’ yang dievaluasi.
- Masalah yang dihadapi pembuat keputusan diuraikan kembali secara berkesinambungan.
- Pembuatan keputusan pada teori ini adalah perbaikan dan lebih ditampakkan sebagai ketidaksempurnaan sosial daripada promosi tujuan sosial yang akan datang
Mixed-scanning
Amital etzioni(sosiolog) setuju dengan critic dari teori rasional akan
tetapi keyakinanya terdapat suatu kekurangan dari teori incremental dari
pembuat kebijakan untuk hal itu dia berkata bahwa pembuat keputusan oleh
incrementalis akan merefleksikan kepentingan dari banyak kekuasaan dan
kepentingan yang terorganisir di masyarakat. Sementara kepentingan dari
masyarakat bawah dan politik yang tidak terorganisir akan membuat lalai.
Catatan Mengenai Kriteria Keputusan
Apakah mereka memilih keputusan secara rasional yang menguntungkan
secara menyeluruh atau kombinasi membaca cepat secara alami, siapa yang membuat
pilihan alternative harus mempunyai sesuatu
basis untuk melakukan, sementara suatu “ keputusan “ mungkin dapat
menjadi produk perubahan alam pemilihan acak atau inaction. Banyak keputusan
akan merubah pilihan yang lebih baik. Sebelumnya ada pertanyaan “ apakah
criteria dari bentuk aksi dari pembuat kebijakan? Banyak faktor yang mucul atas benturan politik pembuatan
kebijakan tekanan social dan politik, kondisi ekonomi, keharusan
prosedur(proses), komitmen sebelumnya, tekanan waktu, dan lainya.
Sebagian besar pandangan guna menuntun
perilaku pembuat keputusan di antaranya terangkum dalam 5 Nilai.
- Nilai Politis. Artinya, pembuat keputusan boleh mengevaluasi alternatif kebijakan pada bagian kepentingan mereka untuk pesta politisnya atau kelompok pelanggan dari agensinya.
- Nilai Organisasi. Artinya, pembuat keputusan, terutama para birokrat, bisa juga dipengaruhi oleh pandangan organisasi.
- Nilai Personal. Artinya, keinginan untuk melindungi atau mempromosikan finansial, reputasi, atau posisi historis bisa saja menjadi ukuran suatu keputusan.
- Nilai Kebijakan. Artinya, baik diskusi pada poin ini atau sinisme yang hadir di dalamnya tidak akan mengajak kita untuk menyimpulkan pembuat keputusan dipengaruhi oleh keuntungan konsiderasi politis, organisasi, atau personal. Pembuat keputusan bertindak berdasarkan persepsi mereka terkait ketertarikan publik tentang bagaimana kebijakan publik yang pantas.
- Nilai Ideologis. Artinya, ideologi-ideologi dibuat secara logis untuk menghubungkan pandangan dan kepercayaan yang menunjukan gambaran sederhana dunia guna menuntun perilaku seseorang.
BEBERAPA
PENDEKATAN ANALISIS KEBIJAKAN
Hanya sebagian ilmuan politik yang mampu membuat teori dan model untuk
membantu mereka mengerti dan merencanakan proses pembuatan kebijakan. Mereka
juga membangun pendekatan pendekatan teoritis untuk membantu mereka mengetahui
semua tentang system politik secara menyeluruh.
Teori system
politik
Kebijan public mungkin melihat dari respon system politik untuk permintaan
yang muncul dari lingkungan itu. System politik ditemukan oleh Easton, dengan
penyusunan identifikasi dan institusi yang saling berhubungan dan aktifitas
dalam masyarakat membuat keputusan yang otoritas (atau alokasi dari nilai )
mengikat masyarakat.
Teori kelompok
Menurut
teori kelompok politik, kebijakan publik menjadi produk dari perjuangan. Ketika satu negara penulis:
" apa mungkin kebijakan publik menjadi keseimbangan yang dicapai kelompok
dalam rangka berjuang di setiap saat/momen, dan menghadirkan suatu timbangan
yang mana fraksi yang yang menantang atau kelompok yang secara konstan bekerja
keras untuk menimbang dalam kebaikan mereka." banyak kebijakan publik
mencerminkan aktivitas kelompok. Contoh meliputi AFL-CIO dan upah minimum
perundang-undangan, kebun menggolongkan dan tunjangan agrikultur, pengusaha
kapal dan tunjangan bahari, dan Nasional Pendidikan ciptaan dan Asosiasi
dari Departemen Pendidikan.
Teori
kelompok mempercayai pada bahwa interaksi dan perjuangan antar kelompok menjadi
fakta yang terpusat dalam hidup politis. Suatu kelompok adalah suatu individu
kolektif yang boleh, atas dasar minat atau sikap bersama mengakui masyarakat
lain.Suatu minat politis menggolongkan " ketika membuat suatu klaim atas
institusi pemerintah yang manapun " Dan, tentu saja, Individu adalah
penting dalam politik adalah suatu peserta di dalam atau wakil. contoh,
individu jemu akan kelompok dan individu mencari pilihan untukj keamanan
politis mereka.
Peran pemerintah (" kelompok
pejabat") dalam formasi kebijakan telah diuraikan, berikut
cara oleh satu penganjur teori kelompok:
Badan
pembuat undang-undang acuan adalah
kelompok berjuang, mensahkan kemenangan dari kesatuan sukses, dan menyerah, berkompromi,
dan penaklukan dalam wujud anggaran dasar. Tiap-Tiap undang-undang cenderung
untuk menghadirkan komposisi kekuatan, keseimbangan kuasa, di antara menantang
kelompok pada Suatu saat
pemungutan suara… Para agen administratif sesama yang pengatur dibentuk untuk
menyelesaikan perjanjian pembuat undang-undang sudah merundingkan dan
mensahkan… Pengadilan, seperti birokrasi
warganegara, adalah sebagai penolong untuk administrasi dari persetujuan aturan.
Teori pilihan
yang didekati Dari perspektif teori
pilihan, kebijakan publik dapat dihormati ketika mencerminkan
pilihan dan nilai-nilai suatu pengaturan pilihan. argumentasi teori pilihan.Yang penting adalah bahwa bukan orang-orang atau
" massa" yang menentukan kebijakan publik melalui/sampai tindakan
dan permintaan mereka; melainkan, kebijakan publik diputuskan oleh suatu
pilihan kuasa dan yang diselenggarakan oleh para agen dan pejabat publik.
Thomas
Celupan dan Harmon Zeigler,dalam Ironi Demokrasi,
menyediakan suatu ringkasan teori pilihan:
1) Masyarakat
adalah dibagi menjadi minoritas yang mempunyai kuasa dan orang banyak yang
tidak. Hanya sejumlah kecil para orang mengalokasikan nilai-nilai untuk
masyarakat; rakyat jelata; orang banyak tidak memutuskan kebijakan publik.
2)
Minoritas yang
mengurus tidaklahuntuk rakyat jelata atau orang banyak yang diatur. Pilihan ditarik
tak sebanding dari strata masyarakat ekonomi-sosial yang bagian atas.
3)
Bergeraknya posisi
pilihan harus berlanjut dan lambat untuk memelihara stabilitas dan menghindari
revolusi. Yang hanya menerima konsensus pilihan dasar sebagai pengatur
lingkaran.
4)
Pilihan berbagi
suatu konsensus pada dasar menilai dari
sistem sosial dan pemeliharaan dari
sistem. Di Amerika Serikat, konsensus pilihan meliputi hak milik
pribadi, membatasi pemerintah, dan kebebasan individu.
5)
Kebijakan publik
tidak mencerminkan permintaan rakyat jelata; orang banyak tetapi lebih umum
nilai-nilai kebijakan publik akan menjadi
incremental dibanding revolusioner.
( incremental: perubahan surat
ijin menjawab peristiwa yang mengancam suatu sistem sosial dengan minimum
kerusakan atau perubahan menyangkut sistem.)
6)
Pilihan aktip
adalah tunduk kepada secara relatif para pengaruh sedikit langsung dari massa
bersikap masa bodoh. Pilihan mempengaruhi massa lebih dari massa mempengaruhi
pilihan.
Teori
pilihan menyatakan suatu teori formasi kebijakan yang propokatif. Kebijakan
menjadi produk pilihan, mencerminkan melayani dan nilai-nilai mereka akhir
mereka, salah satu yang mungkin adalah
suatu keinginan untuk menyediakan kesejahteraan dari massa. Thomas Celupan telah berargumentasi
bahwa pengembangan hak-hak warga negara kebijakan di Amerika Serikat melalui penggunaan
diterangkan pantas teori pilihan. Kebijakan ini adalah " suatu tanggapan
suatu pilihan nasional ke kondisi-kondisi [yang] mempengaruhi suatu minoritas
Orang Amerika [yang] kecil dibanding/bukannya suatu tanggapan para pemimpin
nasional ke perasaan mayoritas." Begitu, sebagai contoh, "
penghapusan [dari;ttg] diskriminasi sah/tentang undang-undang dan jaminan
persamaan kesempatan di (dalam) [Hak/ kebenaran] Yang sipil Tindakan 1964
dicapai sebagian besar melalui/sampai pendekatan [yang] yang dramatis
mid-die-class para pemimpin hitam kepada suara hati [dari;ttg] pilihan
putih."
Institutionalism
Studi institusi pemerintah adalah satu
[menyangkut] perhatian [yang] yang paling tua [dari;ttg] ilmu pengetahuan
politis. Hidup politis [yang] biasanya berputar-balik di sekitar institusi
bidang pemerintah seperti badan pembuat undang-undang, para eksekutip, halaman,
dan partai politik, kebijakan publik, lebih dari itu, apakah pada awalnya dengan
otoriter ditentukan dan diterapkan oleh institusi bidang pemerintah. Adalah
tidaklah mengejutkan, kemudian ilmuwan [yang] politis itu akan mempersembahkan
banyak perhatian kepada [mereka/nya].
Secara
kebiasaan, pendekatan yang kelembagaan yang dikonsentrasikan pada menguraikan
yang semakin aspek [yang] sah/tentang undang-undang dan formal [dari;ttg]
institusi bidang pemerintah, organisasi formal mereka, kuasa-kuasa sah/tentang
undang-undang, aturan mengenai cara, dan aktivitas atau fungsi. Hubungan formal
dengan institusi lain mungkin juga dipertimbangkan. pada umumnya Sedikit/Kecil
dilaksanakan untuk menjelaskan bagaimana institusi [yang] benar-benar
mengoperasikan [ketika;seperti] terlepas dari bagaimana mereka adalah dikira
beroperasi, untuk meneliti kebijakan publik yang diproduksi oleh institusi,
atau untuk mencoba menemukan hubungan antar[a] struktur kelembagaan dan
kebijakan publik.
[Yang]
sesudah itu, kita perlu mencatat ilmuwan politis masuk perhatian mereka [yang] mengajar dan riset
kepada proses politik di dalam institusi politis atau bidang pemerintah,
berkonsentrasi pada perilaku peserta di (dalam) proses dan pada [atas]
kenyataan politis dibanding/bukannya formalisme. Untuk menggunakan badan
pembuat undang-undang sebagai suatu contoh, perhatian menggeser/bergeser dari
sederhananya gambarkan badan pembuat undang-undang sebagai suatu institusi
untuk meneliti dan menjelaskan operasi nya dari waktu ke waktu, dari [yang]
statis nya ke aspek dinamis. Di (dalam)
kurikulum yang kursus pada [atas] "
badan pembuat undang-undang" sering menjadi [satu/ orang] pada [atas]
" proses yang legislatif"
Secara
ringkas, struktur kelembagaan, pengaturan, dan prosedur dapat mempunyai suatu
dampak penting pada [atas] kebijakan publik dan mestinya tidak oleh yang
diabaikan di (dalam) analisa kebijakan, demikian juga analisa di antara mereka,
tanpa perhatian untuk aspek/pengarah politik yang dinamis, jadilah cukup
mempertimbangkan.