The Study of Public Policy

The Study of Public Policy
(Ilmu Kebijakan Publik)

Program jaminan sosial telah dikenal dengan baik dan menjadi kebijakan publik yang sangat populer. Jutaan warga amerika manula saat ini bergantung pada hal tersebut sebagai bagian atau keseluruhan dari pendapatan mereka. Jutaan lainnya mengharapkan untuk mendapatkan pensiun dari program tersebut akan tetapi. Program berada dalam “masalah”. Pada awal tahun 1983 telah diperkirakan bahwa, sebagai program jaminan sosial, jaminan akan melampaui pendapatan program sebesar 150 - 200 milyar dollar sampai akhir dekade.
Warga amerika urban yang duduk pada sebuah sepeda motor merasa jengkel karena berjejal di jalan raya yang padat selama jam sibuk dapat merasakan efek dari berbagai kebijakan pemerintah, yang telah menetapkan penyempitan jalan raya, pada masa lampau telah membantu untuk mempertahankan harga bensin rendah mengabaikan pemeliharaan dan pengembangan sistem masa transit, dan umumnya mendorong kedudukan urban.
Contoh ini seharusnya dapat menolong mengindikasi bahwa dalam kehidupan sehari-hari  kita begitu terpengaruuh oleh banyaknya kebijaksanaan publik. Dalam referensi kita terhadap kebijaksanaan publik hal tersebut telah dikenal luas sebagai “kebijaksanaan asing amerika”, “kebijaksanaan militer soviet”, atau “Kebijaksanaan perdagangan pasar bebas”. Atau kita dapat menggunakan referensi yang lebih spesifik, seperti saat kita berbicara mengenai kebijaksanaan pemerintah terhadap harga gula, kebijaksanaan Texas terhadap pendidikan bilingual, atau pada kebijaksanaan kontrol sewa di New York. Walaupun kebijakan publik terkadang terlihat abstrak, dan kita seringkali  memikirkan hal tersebut sebagai sesuatu yang terjadi pada orang lain, hal ini tentu saja bukan merupakan masalahnya.
Secara umum, kata ‘kebijakan’ sering menunjukan perilaku beberapa aktor atau sekelompok aktor (misalnya sebuah kelompok, agensi pemerintah) di suatu area aktivitas tertentu, seperti penghapusan perbedan transportasi publik atau sekolah. Atau, kebijakan publik mungkin dipandang sebagai apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan dan tidak dilakukan.

Apa Itu Kebijakan Publik?
Literatur dari ilmu politik menyimpan banyak sekali definisi dari kebijakan publik. Cepat atau lambat, hampir seluruh orang menyerah pada dorongan untuk menegaskan kebijaksanaan publik dan begitu juga dengan besar kecilnya kesuksesan di mata pengkritik.  Sebagian kecil definisi akan di catat dan kugunaan mereka terhadap analisis akan dipuji. Agar dapat benar-benar bermanfaat dan untuk memfasilitasi komunikasi, sebuah definisi operasional (atau konsep) harus mengindikasikan karakter penting dari konsep yang didiskusikan.
Satu definisi dari kebijakan publik, secara luas, berarti hubungan sebuah unit pemerintah dengan lingkungannya. Definisi lainnya mengatakan bahwa kebijakan publik berarti apapun yang terkait dengan perintah pemerintah mengenai apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Pada intinya, kebijakan publik merujuk pada kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh badan pemerintahan.
Satu definisi dari kebijaksanaan publik mengatakan bahwa “pendefinisian luas” adalah “merupakan hubungan antara sebuah unit pemerintahan dengan lingkungannya.” Definisi tersebut sangat luas sehingga meninggalkan sebagian besar  murid tidak yakin dengan artinya; hal ini dapat mencakup hampir seluruh hal. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, definisi lain mengatakan bahwa “kebijaksanaan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk dilakuakan atau tidak dilakukan”. Ada perkiraan kasar terhadap definisi ini, tapi ini tidak cukup mengenali bahwa mungkin ada perbedaan terhadap apa yang diputuskan pemerintah untuk dilakukan dan apa yang benar – benar mereka lakukan. Selain itu, dapat diterima untuk mengikut sertakan aksi sebagai perjanjian pribadi atau pemberian bantuan, yang biasanya tidak dianggap sebagai hal kebijaksanaan. Richard Rose telah mengusulkan bahwa kebijaksanaan dapat dianggap “sebuah seri panjang dari kurang lebih aktifitas yang berhubungan” dan konsekuensi mereka terhadap fokus tersebut lebih dari sekedar keputusan tersendiri. Walaupun ambigu, definisi Rose menambahakan dugaan bahwa kebijaksanaan adalah merupakan sebuah bagian atau pola dari aktifitas dan bukan sebuah keputusan sederhana untuk melakukan sesuatu. Akhirnya mari kita catat definisi dari Carl Friedrich. Ia mengatakan kebijaksanaan sebagai:
Kebijaksanaan publik adalah merupakan kebijaksanaan yang dikembangkan oleh tubuh pemerintah dan secara resmi. (aktor – aktor nonpemerintah dan faktor - faktornya dapat tentu saja, mempengaruhi perkembangan kebijaksanaan). Karakteristik spesial dari akar kebijaksanaan publik terhadap fakta bahwa mereka diformulasikan oleh apa yang disebut David Easton sebagai “kewenangan” dalam sistem politik, disebut, “sesepuh, kepala tertinggi, eksekutif, legislator, hakim, administrator, konselor, monarkhi dan sebagainya”. Mereka adalah orang – orang yang “diikut sertakan pada kegiatan sehari – hari dari sistem politik” adalah “dikenali oleh sebagian besar anggota dari sistem sebagai pemegang tanggung jawab dalam hal ini” dan melakukan aksi “menerima sebagai pengikat sebagian besar waktu oleh sebagian besar anggota terlalu lama seperti mereka beraksi dengan limit aturan mereka.

Mengapa Mempelajari Kebijakan Publik?
Pada dekade terakhir, ilmuwan politik memberikan perhatiannya untuk ilmu kebijakan publik, untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menjelaskan alasan serta efek dari aktivitas pemerintah. Ada beberapa alasan mengapa memepelajari kebijakan publik.

1.  Alasan keilmuan : kebijakan public dipelajari untuk memperluas pengetahuan tentang keasliannya, proses untuk mengembangkannya dan konsekuensinya pada masyarakat. Untuk menganalisisnya menggunakan 2 variabel. Veriabel deveden yaitu mereka yang menentukan prose pembuatan kebijakan (politisi dan factor lingkungan yangberda dalam kebijakan). Variabel Indeven lebih dilihat pada efek dari adanya kebijakna tersebut (system politik dan lingkungan).
2.  Alasan professional : disini kita berbicara bagaimana sesuatu berguna dalam pencapaian kebijakan baik dalam konteks perorangan, kelompok maupun pemerintah.
3.  Alasan politis : pembelajaran kebijakan public seharusnya menjamin bahwa pemerintah mengadopsi penggunaan kebijakan untuk mencapai yang seharusnya

Kita harus dapat membedakan analisis kbijakan dengan advokasi kebijakan.
Analisis kebijakan : memeriksa dan mendeskripsikan penyebab dan konsekuensi dari kebijakan publik.
Advokasi kebijakan : apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mempromosikan kebijakan penting melalui diskusi, persuasi dan political activism.
Kesimpulannya, ada 3 hal yang menjadi dasar dari analisis kebijakan, yaitu :
1.      analisis kebijakan lebih fokus pada penjelasan kebijakan daripada bagaimana menjadikannya layak.
2.      Sebab dan akibat dari kebijakn publik dengan setepat-tepatnya dicari dengan menggunakan metodologi keilmuan sosial.
3.      Usaha dibuat untuk mengembangkan kepercayaan teori yang general tentang kebijakn publik dan informasi mereka yang diterapkan pada agency dan wilayah kebijakan berbeda.
Teori-Teori Pembuatan Keputusan
Ilmu politik dan sosial dibentuk oleh banyak model, teori, pendekatan, konsep, dan skema untuk menganalisis pembuatan kebijakan dan komponennya, yakni pembuatan keputusan. Tiga teori pembuatan keputusan memiliki fokus pada langkah-langkah atau aktivitas intelektual yang terhimpun dalam pembuatan keputusan. Ketiga teoti tersebut menjelaskan bagaimana keputusan dibuat secara individu atau kelompok, secara empiris. Di bawah ini, akan dijelaskan dua teori di antaranya.

The Rational-Comprehensive Theory
Mungkin lebih dikenal sebagai teori pembuatan keputusan, namun di kalangan luas, lebih dikenal sebagai teori rasional-komprehensif. Biasanya, meliputi elemen-elemen berikut ini :
  1. Pembuat keputusan dihadapkan dengan masalah yang dipisahkan dari masalah lain atau paling tidak mempertimbangkan baik-baik untuk membandingkannya.
  2. Tujuan, pandangan, dan sasaran yang menuntut pembuat keputusan, dijelaskan dan dirunut menurut kepentingannya.
  3. Berbagai alternatif untuk menghadapi masalah harus diuji.
  4. Konsekuensi (kerugian dan keuntungan) akan muncul dari seleksi tiap alternatif yang diinvestigasi.
  5. Tiap alternatif, dan konsekuensi yang mengikutinya, dapat dibandingan dengan alternatif lainnya.
  6. Pembuat keputusan akan memilih alternatif itu, dan juga konsekuensinya, guna memaksimalkan hasil yang dicapai dari tujuan, pandangan, dan sasarannya.

The Incremental Theory
The Incremental Theory dari pembuatan keputusan direpresentasikan sebagai sebuah teori keputusan guna menghindari banyak masalah dari teori rasional-komprehensif dan, di waktu yang sama, menjadi lebih deskriptif terkait cara pejabat publik benar-benar membuat keputusan. The Incremental Theory dapat disimpulkan menjadi berikut ini :
  1. Seleksi atas tujuan atau sasaran dan analisis empiris dari tindakan yang dibutuhkan untuk menghadapinya.
  2. Pertimbangan pembuat keputusan hanya beberapa alternatif untuk menghadapi masalah, dan akan berbeda hanya secara marginal dari kebijakan yang sudah ada.
  3. Untuk tiap alternatif hanya sebatas konsekuensi ‘penting’ yang dievaluasi.
  4. Masalah yang dihadapi pembuat keputusan diuraikan kembali secara berkesinambungan.
  5. Pembuatan keputusan pada teori ini adalah perbaikan dan lebih ditampakkan sebagai ketidaksempurnaan sosial daripada promosi tujuan sosial yang akan datang

Mixed-scanning
Amital etzioni(sosiolog) setuju dengan critic dari teori rasional akan tetapi keyakinanya terdapat suatu kekurangan dari teori incremental dari pembuat kebijakan untuk hal itu dia berkata bahwa pembuat keputusan oleh incrementalis akan merefleksikan kepentingan dari banyak kekuasaan dan kepentingan yang terorganisir di masyarakat. Sementara kepentingan dari masyarakat bawah dan politik yang tidak terorganisir akan membuat lalai.

Catatan Mengenai Kriteria Keputusan
Apakah mereka memilih keputusan secara rasional yang menguntungkan secara menyeluruh atau kombinasi membaca cepat secara alami, siapa yang membuat pilihan alternative harus mempunyai sesuatu  basis untuk melakukan, sementara suatu “ keputusan “ mungkin dapat menjadi produk perubahan alam pemilihan acak atau inaction. Banyak keputusan akan merubah pilihan yang lebih baik. Sebelumnya ada pertanyaan “ apakah criteria dari bentuk aksi dari pembuat kebijakan? Banyak faktor  yang mucul atas benturan politik pembuatan kebijakan tekanan social dan politik, kondisi ekonomi, keharusan prosedur(proses), komitmen sebelumnya, tekanan waktu, dan lainya.
Sebagian besar pandangan guna menuntun perilaku pembuat keputusan di antaranya terangkum dalam 5 Nilai.
  • Nilai Politis. Artinya, pembuat keputusan boleh mengevaluasi alternatif kebijakan pada bagian kepentingan mereka untuk pesta politisnya atau kelompok pelanggan dari agensinya.
  • Nilai Organisasi. Artinya, pembuat keputusan, terutama para birokrat, bisa juga dipengaruhi oleh pandangan organisasi.
  • Nilai Personal. Artinya, keinginan untuk melindungi atau mempromosikan finansial, reputasi, atau posisi historis bisa saja menjadi ukuran suatu keputusan.
  • Nilai Kebijakan. Artinya, baik diskusi pada poin ini atau sinisme yang hadir di dalamnya tidak akan mengajak kita untuk menyimpulkan pembuat keputusan dipengaruhi oleh keuntungan konsiderasi politis, organisasi, atau personal. Pembuat keputusan bertindak berdasarkan persepsi mereka terkait ketertarikan publik tentang bagaimana kebijakan publik yang pantas.
  • Nilai Ideologis. Artinya, ideologi-ideologi dibuat secara logis untuk menghubungkan pandangan dan kepercayaan yang menunjukan gambaran sederhana dunia guna menuntun perilaku seseorang.

BEBERAPA PENDEKATAN ANALISIS KEBIJAKAN
Hanya sebagian ilmuan politik yang mampu membuat teori dan model untuk membantu mereka mengerti dan merencanakan proses pembuatan kebijakan. Mereka juga membangun pendekatan pendekatan teoritis untuk membantu mereka mengetahui semua tentang system politik secara menyeluruh.

Teori system politik
Kebijan public mungkin melihat dari respon system politik untuk permintaan yang muncul dari lingkungan itu. System politik ditemukan oleh Easton, dengan penyusunan identifikasi dan institusi yang saling berhubungan dan aktifitas dalam masyarakat membuat keputusan yang otoritas (atau alokasi dari nilai ) mengikat masyarakat.

Teori kelompok                                                                                  
Menurut teori kelompok politik, kebijakan publik menjadi produk dari  perjuangan. Ketika satu negara penulis: " apa mungkin kebijakan publik menjadi keseimbangan yang dicapai kelompok dalam rangka berjuang di setiap saat/momen, dan menghadirkan suatu timbangan yang mana fraksi yang yang menantang atau kelompok yang secara konstan bekerja keras untuk menimbang dalam kebaikan mereka." banyak kebijakan publik mencerminkan aktivitas kelompok. Contoh meliputi AFL-CIO dan upah minimum perundang-undangan, kebun menggolongkan dan tunjangan agrikultur, pengusaha kapal dan tunjangan bahari, dan Nasional Pendidikan ciptaan dan Asosiasi dari  Departemen Pendidikan.
Teori kelompok mempercayai pada bahwa interaksi dan perjuangan antar kelompok menjadi fakta yang terpusat dalam hidup politis. Suatu kelompok adalah suatu individu kolektif yang boleh, atas dasar minat atau sikap bersama mengakui masyarakat lain.Suatu minat politis menggolongkan " ketika membuat suatu klaim atas institusi pemerintah yang manapun " Dan, tentu saja, Individu adalah penting dalam politik adalah suatu peserta di dalam atau wakil. contoh, individu jemu akan kelompok dan individu mencari pilihan untukj keamanan politis mereka.
Peran pemerintah (" kelompok pejabat") dalam formasi kebijakan telah diuraikan, berikut cara oleh satu penganjur teori kelompok:
Badan pembuat undang-undang acuan adalah  kelompok berjuang, mensahkan kemenangan dari  kesatuan sukses, dan menyerah, berkompromi, dan penaklukan dalam wujud anggaran dasar. Tiap-Tiap undang-undang cenderung untuk menghadirkan komposisi kekuatan, keseimbangan kuasa, di antara menantang kelompok pada Suatu saat pemungutan suara… Para agen administratif sesama yang pengatur dibentuk untuk menyelesaikan perjanjian pembuat undang-undang sudah merundingkan dan mensahkan… Pengadilan, seperti birokrasi warganegara, adalah  sebagai penolong untuk administrasi dari  persetujuan aturan.
Teori pilihan
yang didekati Dari perspektif teori pilihan, kebijakan publik dapat dihormati ketika mencerminkan pilihan dan nilai-nilai suatu pengaturan pilihan. argumentasi teori pilihan.Yang penting adalah bahwa bukan orang-orang atau " massa" yang menentukan kebijakan publik melalui/sampai tindakan dan permintaan mereka; melainkan, kebijakan publik diputuskan oleh suatu pilihan kuasa dan yang diselenggarakan oleh para agen dan pejabat publik.
Thomas Celupan dan Harmon Zeigler,dalam Ironi Demokrasi, menyediakan suatu ringkasan teori pilihan:
1)      Masyarakat adalah dibagi menjadi minoritas yang mempunyai kuasa dan orang banyak yang tidak. Hanya sejumlah kecil para orang mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat; rakyat jelata; orang banyak tidak memutuskan kebijakan publik.
2)      Minoritas yang mengurus tidaklahuntuk rakyat jelata atau orang banyak yang diatur. Pilihan ditarik tak sebanding dari strata masyarakat ekonomi-sosial yang bagian atas.
3)      Bergeraknya posisi pilihan harus berlanjut dan lambat untuk memelihara stabilitas dan menghindari revolusi. Yang hanya menerima konsensus pilihan dasar sebagai pengatur lingkaran.
4)      Pilihan berbagi suatu konsensus pada dasar menilai dari  sistem sosial dan pemeliharaan dari  sistem. Di Amerika Serikat, konsensus pilihan meliputi hak milik pribadi, membatasi pemerintah, dan kebebasan individu.
5)      Kebijakan publik tidak mencerminkan permintaan rakyat jelata; orang banyak tetapi lebih umum nilai-nilai kebijakan publik akan menjadi  incremental dibanding revolusioner.       ( incremental:  perubahan surat ijin menjawab peristiwa yang mengancam suatu sistem sosial dengan minimum kerusakan atau perubahan menyangkut sistem.)
6)      Pilihan aktip adalah tunduk kepada secara relatif para pengaruh sedikit langsung dari massa bersikap masa bodoh. Pilihan mempengaruhi massa lebih dari massa mempengaruhi pilihan.
Teori pilihan menyatakan suatu teori formasi kebijakan yang propokatif. Kebijakan menjadi produk pilihan, mencerminkan melayani dan nilai-nilai mereka akhir mereka, salah satu yang  mungkin adalah suatu keinginan untuk menyediakan kesejahteraan dari  massa. Thomas Celupan telah berargumentasi bahwa pengembangan hak-hak warga negara kebijakan di  Amerika Serikat melalui penggunaan diterangkan pantas teori pilihan. Kebijakan ini adalah " suatu tanggapan suatu pilihan nasional ke kondisi-kondisi [yang] mempengaruhi suatu minoritas Orang Amerika [yang] kecil dibanding/bukannya suatu tanggapan para pemimpin nasional ke perasaan mayoritas." Begitu, sebagai contoh, " penghapusan [dari;ttg] diskriminasi sah/tentang undang-undang dan jaminan persamaan kesempatan di (dalam) [Hak/ kebenaran] Yang sipil Tindakan 1964 dicapai sebagian besar melalui/sampai pendekatan [yang] yang dramatis mid-die-class para pemimpin hitam kepada suara hati [dari;ttg] pilihan putih."
Institutionalism
Studi institusi pemerintah adalah satu [menyangkut] perhatian [yang] yang paling tua [dari;ttg] ilmu pengetahuan politis. Hidup politis [yang] biasanya berputar-balik di sekitar institusi bidang pemerintah seperti badan pembuat undang-undang, para eksekutip, halaman, dan partai politik, kebijakan publik, lebih dari itu, apakah pada awalnya dengan otoriter ditentukan dan diterapkan oleh institusi bidang pemerintah. Adalah tidaklah mengejutkan, kemudian ilmuwan [yang] politis itu akan mempersembahkan banyak perhatian kepada [mereka/nya].
 Secara kebiasaan, pendekatan yang kelembagaan yang dikonsentrasikan pada menguraikan yang semakin aspek [yang] sah/tentang undang-undang dan formal [dari;ttg] institusi bidang pemerintah, organisasi formal mereka, kuasa-kuasa sah/tentang undang-undang, aturan mengenai cara, dan aktivitas atau fungsi. Hubungan formal dengan institusi lain mungkin juga dipertimbangkan. pada umumnya Sedikit/Kecil dilaksanakan untuk menjelaskan bagaimana institusi [yang] benar-benar mengoperasikan [ketika;seperti] terlepas dari bagaimana mereka adalah dikira beroperasi, untuk meneliti kebijakan publik yang diproduksi oleh institusi, atau untuk mencoba menemukan hubungan antar[a] struktur kelembagaan dan kebijakan publik.
 [Yang] sesudah itu, kita perlu mencatat ilmuwan politis masuk  perhatian mereka [yang] mengajar dan riset kepada proses politik di dalam institusi politis atau bidang pemerintah, berkonsentrasi pada perilaku peserta di (dalam) proses dan pada [atas] kenyataan politis dibanding/bukannya formalisme. Untuk menggunakan badan pembuat undang-undang sebagai suatu contoh, perhatian menggeser/bergeser dari sederhananya gambarkan badan pembuat undang-undang sebagai suatu institusi untuk meneliti dan menjelaskan operasi nya dari waktu ke waktu, dari [yang] statis nya ke aspek dinamis. Di (dalam) kurikulum yang  kursus pada [atas] " badan pembuat undang-undang" sering menjadi [satu/ orang] pada [atas] " proses yang legislatif"
Secara ringkas, struktur kelembagaan, pengaturan, dan prosedur dapat mempunyai suatu dampak penting pada [atas] kebijakan publik dan mestinya tidak oleh yang diabaikan di (dalam) analisa kebijakan, demikian juga analisa di antara mereka, tanpa perhatian untuk aspek/pengarah politik yang dinamis, jadilah cukup mempertimbangkan.