Oleh: Meryana Martha Elisabeth. Tse
ABSTRAK
Sejak masa orde baru hingga masa reformasi akses keterlibatan dan peran perempuan Timor Tengah Selatan dalam birokrasi pemerintahan belum dapat memberikan kontribusi yang berarti, hal ini dapat dilihat dari besaran kapasitas dan pengaruhnya terhadap makna sebuah kebijakan sangat jauh tertinggal oleh dominasi peran laki-laki dalam tubuh birokrasi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Salah satu kunci keberhasilan Otonomi Daerah sangat ditentukan oleh profesionalitas aparaturnya dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu proses rekruitmen dalam struktur birokrasi pemerintahan merupakan pintu utama dalam menjawab terselenggaranya Otonomi Daerah.
Berawal dari hal tersebut, penelitian ini kurang lebih menggambarkan sebuah proses yang terjadi dalam rekruitmen untuk mengisi jabatan structural yang berkaitan langsung dengan aksesibilitas perempuan sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam menduduki jabatan structural pada birokrasi Pemerintah Daerah, serta factor-faktor yang mempengaruhinya dengan metode diskripsi dan teknik analisa kualitatif yang didukung oleh teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, berdasarkan data primer dan sekunder. Penelitian ini berusaha mengambarkan sedalam-dalamnya proses rekruitmen aparatur dalam jabatan structural serta sejauh mana kebijakan diarahkan ke pengarusutamaan Gender.
Temuan lapangan menunjukan masih kuatnya praktek mekanisme kerja yang berbasis culture budaya paternalistic, yang terkesan memarginalkan perempuan dari arena public. Indikasinya dalam rekruitmen promosi jabatan structural, mempertimbangkan perbedaan personal (jenis kelamin), tidak tersedianya quota bagi perempuan dalam pola rekruitmen, yang berdampak pada diskriminasi terhadap perempuan, berbarengan dengan hal tersebut langkah pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah belum maksimal.
Rekomendasi yang diajukan oleh penulis adalah, dalam pengambilan Keputusan sangat diperlukan komitmen yang kuat untuk menegakan prinsip meritokrasi dengan merubah orientasi kerja birokrasi yang berbasiskan culture, paternalistic, hirarkis dan tertutup menjadi birokrasi pemerintah yang berbasiskan budaya demokratis yang kondusif bagi terwujudnya gema pengarusutamaan gender yang mampu memberikan pelayanan yang profesional, setara dan adil bagi segenap lapisan masyarakat, khususnya bagi aparatur Negara sebagai hakekat dari implementasi Otonomi Daerah.
Kata kunci : Birokrasi, Jabatan Struktural, Gender.
ABSTRACT
Since new orde (social political order in Indonesia since 1965) until reformation period, role and involvement of women in South Middle Timorat Government birocracy still not yet give a meaningfull contributions. This case can be seen by lack of capacity and influency of women in policy determination and women position at birocracy still stay under domination of man in civil servant birocracy in South Middle Timor residence.One of succesfull keys in region autonomy is professionalism of their apparatus in order to handle government system, being a good implementer in development and service to all the community. So, recruitment process inthe structure of government biroucracy is a main step to respond the implementation of region autonomy. Seeing the facts that explained above, this research is describe a process of recruitment to fill structural position that have a direct connection with women’s accessibility as civil servant in structural position at goverment biroucracy.
This research also reveals many influence factor that involved with recruitment process and showed by description method, qualitative analysis technique supported by data collection technique with observation,interview and documentation as primer and secondary data. This research try to describe apparatus recruitment process in structural position completely and try to analyze how far the government policy tend to gender aspect.Results of the research reveals that paternalistic culture stil works strongly and describe the limitation of women’s role in public area. It can be proved by promotion recruitment process in structural position that still considering about personal difference (sex/gender) and the fact that no formation (quota) to women in recruitment pattern. From that point of view,development women’s potency in region government still far from maximal stage.
Recommendations that offered by writer are in taking destination need strong commitment to apply meritocracy principal with a big change of birocracy orientation with base in culture, paternalistic, hierarchical and closed turn to government birocracy that full of condusive democratic culture in order to create gender democration that can give a professional, equal and equitable services to all the community, especially for state apparatus as the essence of region autonomy implementation.
Key Words : Birocracy, Structure of Government, Gender
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang
B. Rumusan masalah
C. Tujuan dan manfaat
D. Tinjauan pustaka
BAB II METODE PENELITIAN
A. Metode pengumpulan data
B. Teknik analisa data
BAB III DISKRIPSI OBYEK PENELITIAN
A. Perempuan timor tengah selatan dalam Konteks budaya
A.1. Pendidikan
A.2. Kesehatan
A.3. Agama
B. Lokasi Penelitian
C. Pemerintahan
C.1. Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten TTS
C.2. Aparatur/PNS Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
C.3. Prosedural Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural
BAB IV. AKSESIBILITAS PEREMPUAN DALAM JABATAN STRUKTURAL
A. Mekanisasi dalam jabatan struktural
B. Pola pengembangan karier
C. Pengarusutamaan gender dalam jabatan struktural
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan.
B. Saran.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
