INTISARI
Tujuan kebijakan otonomi daerah memberikan
kewenangan kepada daerah untuk mengurus, mengelola bagi kemandirian masyarakat
termasuk didalamnya penataan personil dan fokus serta penekanan penelitian ini
mengkaji proses dan faktor-faktor yang menjadi kendala proses promosi dalam
jabatan struktural di Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Hal ini dimaksud
untuk mengetahui ketepatan penempatan sumber daya manusia aparatur yang sesuai
dengan keahlian, keterampilan, kompetensi, propesionalisme yang dimiliki untuk
menduduki atau dipromosikan kedalam jabatan yang mengacu kepada merit system.
Konsep yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep organisasi,
konsep manajemen sumber daya manusia dan konsep manajemen kepegawaian dengan
menetapkan 2 (dua) indikator kunci yakni pertama Aspek Sumber Daya Manusia
dengan sub indikator pendidikan aparatur, keterampilan aparatur dan kedua Aspek
Manajemen dengan sub indikator struktur organisasi, kepemimpinan, manajemen
karier dan budaya organisasi sehingga analisis menghasilkan kesimpulan dan
saran / rekomendasi.
Jenis penelitian ini dengan menggunakan
studi kasus dan metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif
deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka dan
observasi. Berdasarkan hasil analisis bahwa proses promosi dalam jabatan
struktural tidak obyektif karena disebabkan oleh penyimpangan aturan serta
adanya indikasi intervensi politik dan berbagai kepentingan-kepentingan
didalamnya sehingga penempatan pejabat tidak tepat pada tempat yang tepat dan
hasil analisis ini ada sekitar 70 % pejabat baik eselon II, III dan IV dari 563
formasi jabatan yang ada tidak memenuhi syarat untuk menduduki jabatan karena
tidak memenuhi syarat administratif terutama belum mengikuti diklat teknis.
Berdasarkan hasil analisis tersebut
pentingnya langka-langkah perbaikan untuk meningkatkan pelayanan publik dan
pelayanan publik dibidang manajemen dan administrasi kepegawaian di Pemerintah
Kabupaten Barito Selatan pertama pemberdayaan Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan (BAPERJAKAT) agar lebih independen kalangan akademisi dimasukan
kedalam anggota tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, kedua sebaiknya
kepada calon pejabat yang akan dipromosi baik eselon II,III, IV dilakukan
melalui uji kemampuan dan kepatutan, ketiga Bagian Organisasi dimasukan kedalam
komposisi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, keempat sebaiknya harus
dibentuk aturan atau produk hukum yang mengatur tentang batas kewenangan antara
jabatan politik dan jabatan karier.
ABSTRACT
The objective of district autonomy policy
was giving authority to the district to arrange and manage for community
independence including personnel structuring, and the focus and emphasis of
this research was studying factors and process becoming constraint on process
of structural position promotion at the Government of South Barito Regency.
This meant to know an accuracy of human resources appointment of apparatus in
accordance with expertise, skilled, competency, propessionalism that possessed
to occupy or promoted to the position which related
to system merit.
The concept utilized in this research was
using organizational concept, human resources management concept and official
management concept by specifying 2 (two) key indicators namely Human Resources
Aspect with sub indicator of organization structure, leadership, carrer
management and organizational culture so than the analysis resulted in
suggestion and conclusion/ recommendation. This type of research using case
study and research method used was descriptive qualitative approach with data
collection technique by interview, litelature study and observation.
Based on the result of analysis, the
promotion process in structural position was not objective because of deviation
on order and the existence of political intervention indication and various importance
within it so than the appointment of functionary was not appropriate at the
correct place and the result was there is about 70 % functionary whether of
echelon II, III, and IV from 563 existing position formation were not fulfill
requirement to occupy the position since do not fulfill administrative
stipulation especially have not followed technical couse. With these result of
analysis, the important of refair actions to increase the public service and public
service on the management field and official adminstration in the Government of
Sout Barito Regency were first than in order to move independent the empowerment
of the Rank and Position Consideration Institution (BAPERJAKAT) have to include
the academician as team member of the Rank and Position Consideration
Institution. Second, to the functionary candidate who should be promoted
whether in echelon II, III, and IV is taken capability and appropriation test.
Third, the part of organization was included into the Rank and Position Consideration
Institution. Fourth, it should be created the law product arranging about
authority borders between political and carrer position.
