Otonomi Daerah yang sedang berlangsung saat ini merupakan suatu hal yang baru bagi setiap daerah di Indonesia, oleh karena otonomi yang dicanangkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut lebih memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengekspresikan dirinya menuju arah berkembang melalui pemberdayaan masyarakat daerah itu sendiri. Hal tersebut tentunya mengembalikan masyarakat daerah kepada penemuan dirinya masing-masing dengan ciri dan kemampuannya masing-masing, setelah terbelenggu dengan penyeragaman yang selama ini terjadi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.
Adapun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 lebih menitikberatkan otonomi pada daerah Kabupaten/Kota, oleh karena pada kenyataannya daerah kabupaten/kota lah yang dalam pelaksanaan sehari-harinya berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga dengan demikian daerah kabupaten/kota pulalah secara langsung maupun tidak langsung lebih memahami serta dapat menampung masukan-masukan berupa keluhan maupun kritikan ataupun sumbangan pemikiran berupa saran dari masyarakat. Berbicara masalah otonomi daerah , maka masalah penting yang perlu mendapat perhatian bukan saja diukur dari sisi kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri, namun titik berat keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tersebut akan banyak ditentukan oleh kemampuan daerah dalam menata, membina struktur kelembagaan pemerintah daerah beserta perangkatnya selaku unsur pelaksananya.
Seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah , maka organisasi daerah mengalami perubahan pula. Selama ini organisasi yang ada pada setiap pemda kabupaten/kota cendrung seragam mengikuti ketentuan dari pusat tanpa ada penyesuaian apakah tepat dan cocok pada daerah yang bersangkutan, dengan kata lain daerah tidak bisa lebih kreatif dalam menentukan apa yang semestinya dibutuhkan dan mana pula yang tidak dibutuhkan.
Otonomi Daerah yang sarat dengan isu strategi berupa kelembagaan, sumber daya manusia berupa aparatur pelaksana, jaringan kerja serta lingkungan kondusif yang terus berubah merupakan sebuah tantangan bagi Kota Pekanbaru untuk menanggapi serta mensiasatinya dengan tanggap dan cepat agar tidak ketinggalan dari daerah lainnya dalam memacu gerak pembangunan.
Kota Pekanbaru yang selama ini juga sering mencanangkan struktur yang dikecilkan, namun harus memperbanyak fungsi hanyalah sebagai wacana saja , sedangkan pelaksanaannya selalu saja harus berpedoman dengan ketentuan pusat.Pada masa sekarang ini, yaitu era otonomi Kota Pekanbaru mulai berbenah diri dengan tekad yang bulat untuk mempergunakan kesempatan luas yang ada sekarang dalam pembenahan lembaganya. Adapun urusan tersebut dilaksanakan oleh Bagian Organisasi, sesuai dengan Lembaran Daerah Nomor 1 (1993).Lebih lanjut disebutkan, bahwa Bagian Organisasi Sekretariat Kota Pekanbaru bertugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan Pengembangan analisis jabatan, mekanisme kerja serta perangkatnya. Namun semuanya itu berpedoman pada aturan pusat yang selama ini bersifat sentralistik, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari terlihat masih banyak tumpang tindih pekerjaan antara satu bagian dengan bagian lainnya, koordinasi yang tidak terlaksana dengan baik.
Bila dilihat pula dari beban kerja yang diemban tidak ringan dalam era otonomi dan reformasi yang sedang maraknya kala ini, yaitu tuntutan untuk birokrasi yang ramping dan sesuai dengan kebutuhan organisasi serta aparat yang handal dan bersih dalam pelaksanaan tugasnya melalui pengawasan melekat yang juga merupakan cakupan tugas Bagian Organisasi ditambah pula dengan perlunya aparat birokrasi yang tanggap dan terampil serta intelektual dalam bekerja sehari-hari.
Perlunya birokrasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini tidak terlepas dari kebutuhan untuk membenahi oraganisasi yang ada dalam Kota Pekanbaru yang perlu dilakukan sesegera mungkin tanpa menunggu-nunggu lagi. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Bila dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. Juga dihubungkan lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perubahan ini perlu secara cepat disikapi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, yang tentunya menjadi tugas Bagian Organisasi untuk melaksanakannya dengan baik dan seksama mungkin seiring dengan perubahan lingkungan tersebut.
DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN...................................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah.......................................................................... 1
B. Perumusan Masalah................................................................................. 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.............................................................. 10
D. Sistematika Penulisan............................................................................ 11
BAB II. KERANGKA TEORI............................................................................. 12
A. Organisasi dan Sistem Sosial................................................................. 12
B. Konsep Performance............................................................................. 15
C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja.......................................... 19
1. Profesionalisme Pegawai.................................................................. 22
2. Struktur............................................................................................. 29
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN..............................
A. Metode Penelitian............................................................................. 39
B. Lokasi Penelitian............................................................................... 39
C. Jenis dan Sumber Data..................................................................... 39
D. Teknis Pengumpulan Data................................................................ 40
E. Nara Sumber..................................................................................... 41
F. Teknis Analisa Data.......................................................................... 42
G. Definisi Konsep................................................................................ 42
H. Definisi Operasional......................................................................... 43
BAB IV. GAMBARAN UMUM BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT
DAERAH KOTA PEKANBARU............................................. 45
A. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.................... 45
B. Tugas dan Fungsi.............................................................................. 46
C. Keadaan Pegawai............................................................................. 53
D. Alokasi Dana Pada Bagian Organisasi............................................. 54
E. Program Kerja................................................................................... 55
BAB V. ANALISIS DAN INTERPRETASI.................................................. 57
A. Analisis Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota
Pekanbaru dalam melaksankan tugas dan fungsinya....................... 57
1. Menyusun Bahan Pedoman dan Petunjuk Teknis
Kelembagaan................................................................................ 58
2. Fasilitasi Pelaksanaan Penataan Kelembagaan............................ 61
3. Penyusunan Bahan Pedoman dan Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Ketatalaksanaan....................................................... 64
1. Penyusunan Bahan Pedoman dan Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Analisis Jabatan…………………………............... 69
2. Penyusunan Kebijakan Fasilitasi Pelaksanaan Penataan
Organisasi Pemerintah Kota………..……………………........... 71
3. Pelaksanaan Administrasi dan Tata Usaha …………….............. 73
7. Interpretasi .................................................................................. 76
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru................................................. 79
1. Profesionalisme............................................................................ 79
a. Kesungguhan Bekerja Pegawai............................................... 79
b. Kemampuan Bekerja Pegawai......................................... 81 c. Tanggung Jawab dalam Melaksanakan Tugas………… 85
d. Interpretasi..................................................................... 88
2. Struktur ....... 88
a. Kejelasan Pembagian Tugas.................................................. 89
b. Kejelasan Penyerahan dan Pendelegasian Kewenangan 92
c. Tingkat Koordinasi............................................................... 95
d. Interpretasi.......................................................................... 104
C. Hubungan Antara Profesionalisme dan Struktur
dengan Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kota Pekanbaru.................................................................. 105 1. Hubungan Antara Faktor Profesionalisme dengan Kinerja............................................... 105
2. Hubungan Antara Struktur dan Kinerja Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru................. 107
3. Interpretasi................................................................................. 108
BAB VI. PENUTUP ..... 109
A. Kesimpulan..................................................................................... 109
B. Saran ....................................................................... 110
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
Adapun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 lebih menitikberatkan otonomi pada daerah Kabupaten/Kota, oleh karena pada kenyataannya daerah kabupaten/kota lah yang dalam pelaksanaan sehari-harinya berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga dengan demikian daerah kabupaten/kota pulalah secara langsung maupun tidak langsung lebih memahami serta dapat menampung masukan-masukan berupa keluhan maupun kritikan ataupun sumbangan pemikiran berupa saran dari masyarakat. Berbicara masalah otonomi daerah , maka masalah penting yang perlu mendapat perhatian bukan saja diukur dari sisi kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri, namun titik berat keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tersebut akan banyak ditentukan oleh kemampuan daerah dalam menata, membina struktur kelembagaan pemerintah daerah beserta perangkatnya selaku unsur pelaksananya.
Seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah , maka organisasi daerah mengalami perubahan pula. Selama ini organisasi yang ada pada setiap pemda kabupaten/kota cendrung seragam mengikuti ketentuan dari pusat tanpa ada penyesuaian apakah tepat dan cocok pada daerah yang bersangkutan, dengan kata lain daerah tidak bisa lebih kreatif dalam menentukan apa yang semestinya dibutuhkan dan mana pula yang tidak dibutuhkan.
Otonomi Daerah yang sarat dengan isu strategi berupa kelembagaan, sumber daya manusia berupa aparatur pelaksana, jaringan kerja serta lingkungan kondusif yang terus berubah merupakan sebuah tantangan bagi Kota Pekanbaru untuk menanggapi serta mensiasatinya dengan tanggap dan cepat agar tidak ketinggalan dari daerah lainnya dalam memacu gerak pembangunan.
Kota Pekanbaru yang selama ini juga sering mencanangkan struktur yang dikecilkan, namun harus memperbanyak fungsi hanyalah sebagai wacana saja , sedangkan pelaksanaannya selalu saja harus berpedoman dengan ketentuan pusat.Pada masa sekarang ini, yaitu era otonomi Kota Pekanbaru mulai berbenah diri dengan tekad yang bulat untuk mempergunakan kesempatan luas yang ada sekarang dalam pembenahan lembaganya. Adapun urusan tersebut dilaksanakan oleh Bagian Organisasi, sesuai dengan Lembaran Daerah Nomor 1 (1993).Lebih lanjut disebutkan, bahwa Bagian Organisasi Sekretariat Kota Pekanbaru bertugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan Pengembangan analisis jabatan, mekanisme kerja serta perangkatnya. Namun semuanya itu berpedoman pada aturan pusat yang selama ini bersifat sentralistik, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari terlihat masih banyak tumpang tindih pekerjaan antara satu bagian dengan bagian lainnya, koordinasi yang tidak terlaksana dengan baik.
Bila dilihat pula dari beban kerja yang diemban tidak ringan dalam era otonomi dan reformasi yang sedang maraknya kala ini, yaitu tuntutan untuk birokrasi yang ramping dan sesuai dengan kebutuhan organisasi serta aparat yang handal dan bersih dalam pelaksanaan tugasnya melalui pengawasan melekat yang juga merupakan cakupan tugas Bagian Organisasi ditambah pula dengan perlunya aparat birokrasi yang tanggap dan terampil serta intelektual dalam bekerja sehari-hari.
Perlunya birokrasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini tidak terlepas dari kebutuhan untuk membenahi oraganisasi yang ada dalam Kota Pekanbaru yang perlu dilakukan sesegera mungkin tanpa menunggu-nunggu lagi. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Bila dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. Juga dihubungkan lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perubahan ini perlu secara cepat disikapi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, yang tentunya menjadi tugas Bagian Organisasi untuk melaksanakannya dengan baik dan seksama mungkin seiring dengan perubahan lingkungan tersebut.
DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN...................................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah.......................................................................... 1
B. Perumusan Masalah................................................................................. 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.............................................................. 10
D. Sistematika Penulisan............................................................................ 11
BAB II. KERANGKA TEORI............................................................................. 12
A. Organisasi dan Sistem Sosial................................................................. 12
B. Konsep Performance............................................................................. 15
C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja.......................................... 19
1. Profesionalisme Pegawai.................................................................. 22
2. Struktur............................................................................................. 29
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN..............................
A. Metode Penelitian............................................................................. 39
B. Lokasi Penelitian............................................................................... 39
C. Jenis dan Sumber Data..................................................................... 39
D. Teknis Pengumpulan Data................................................................ 40
E. Nara Sumber..................................................................................... 41
F. Teknis Analisa Data.......................................................................... 42
G. Definisi Konsep................................................................................ 42
H. Definisi Operasional......................................................................... 43
BAB IV. GAMBARAN UMUM BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT
DAERAH KOTA PEKANBARU............................................. 45
A. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.................... 45
B. Tugas dan Fungsi.............................................................................. 46
C. Keadaan Pegawai............................................................................. 53
D. Alokasi Dana Pada Bagian Organisasi............................................. 54
E. Program Kerja................................................................................... 55
BAB V. ANALISIS DAN INTERPRETASI.................................................. 57
A. Analisis Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota
Pekanbaru dalam melaksankan tugas dan fungsinya....................... 57
1. Menyusun Bahan Pedoman dan Petunjuk Teknis
Kelembagaan................................................................................ 58
2. Fasilitasi Pelaksanaan Penataan Kelembagaan............................ 61
3. Penyusunan Bahan Pedoman dan Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Ketatalaksanaan....................................................... 64
1. Penyusunan Bahan Pedoman dan Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Analisis Jabatan…………………………............... 69
2. Penyusunan Kebijakan Fasilitasi Pelaksanaan Penataan
Organisasi Pemerintah Kota………..……………………........... 71
3. Pelaksanaan Administrasi dan Tata Usaha …………….............. 73
7. Interpretasi .................................................................................. 76
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru................................................. 79
1. Profesionalisme............................................................................ 79
a. Kesungguhan Bekerja Pegawai............................................... 79
b. Kemampuan Bekerja Pegawai......................................... 81 c. Tanggung Jawab dalam Melaksanakan Tugas………… 85
d. Interpretasi..................................................................... 88
2. Struktur ....... 88
a. Kejelasan Pembagian Tugas.................................................. 89
b. Kejelasan Penyerahan dan Pendelegasian Kewenangan 92
c. Tingkat Koordinasi............................................................... 95
d. Interpretasi.......................................................................... 104
C. Hubungan Antara Profesionalisme dan Struktur
dengan Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kota Pekanbaru.................................................................. 105 1. Hubungan Antara Faktor Profesionalisme dengan Kinerja............................................... 105
2. Hubungan Antara Struktur dan Kinerja Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru................. 107
3. Interpretasi................................................................................. 108
BAB VI. PENUTUP ..... 109
A. Kesimpulan..................................................................................... 109
B. Saran ....................................................................... 110
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
