INSTITUTIONAL ANALYSIS OF SOLID WASTE MANAGEMENT: CAN KARTAMANTUL FINAL DISPOSAL SITE ISSUES BE SOLVED BY STRENGTHENING JOINT SECRETARIAT?


ABSTRACT: Inter-regional cooperation should be based on mutual interests, then the inter-regional cooperation process should be participatory and flexible so as to achieve consensus. The process of formation of the institutional format of cooperation should be developed gradually. Since 2001, Joint Secretariat Kartamantul was established as the forum to integrate urban infrastructure management including solid waste final disposal infrastructure and its operation & maintenance among Yogyakarta Municipality, Sleman Regency and Bantul Regency. In conducting this research, the author made an inquiry regarding the problem which is: “Three local governments in Yogyakarta Municipality, Sleman Regency and Bantul Regency could not find new site to dispose solid waste on schedule before the existing one is filled up”. The author thought that the most the serious factor behind the difficulty is the weak authority given to the coordinating organization in charge of the cross border solid waste management. Thus the author asked the question as the hypothesis of this research as in the following, that is, “Can Kartamantul final disposal site issues be solved by strengthening Joint Secretariat?”. This question was broken down into five operational questions as hypothesis of this research: which are (1) Whether, joint secretariat of Kartamantul should have an authority to force local government in implementing Kartamantul programs, (2) Whether regulation regarding benefit and burden among 3 (three) local governments should be officially agreed and endorsed by local parliament, (3) Whether, compensation plan and financial arrangement for final disposal site community should be worked out as one of the top priority and most urgent issues, (4) Whether, better Standard Operation rules and facilities in handling solid waste at landfill site should be introduced, and (5) Whether new sanitary landfill condition should be introduced by better standardized collection method. To verify the hypothesis the author conducted the interview survey to the stakeholders, analyzed their answers to the five questions, and examined the secondary data from local government office and local newspapers. This research reached to the conclusion that for Kartamantul final disposal site issues to be solved at earliest schedule it is necessary to strengthen Joint Secretariat. Joint secretariat should have more authority, budget, leadership to solve the problems in Solid Waste Management of Kartamantul. Past performance records of Joint Secretariat Kartamantul was attached as the reference at the end of this paper.

INTISARI: Kerjasama antar daerah harus didasarkan pada kepentingan bersama, maka proses kerjasama antar daerah harus partisipatif dan fleksibel sehingga mencapai konsensus. Proses pembentukan format kelembagaan kerjasama harus dikembangkan secara bertahap. Sejak tahun 2001, Sekretariat Bersama Kartamantul didirikan sebagai forum untuk mengintegrasikan manajemen infrastruktur perkotaan termasuk infrastruktur pengolahan akhir sampah diantara Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan yaitu: "Tiga pemerintah daerah di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul tidak bisa menemukan lahan baru untuk pengolahan akhir sampah sesuai jadwal yang ada sebelum lahan lama terisi penuh". Penulis berpikir bahwa yang paling serius di balik faktor kesulitan adalah lemahnya kewenangan yang diberikan kepada forum koordinator yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan akhir sampah lintas wilayah. Jadi penulis mengangkat pertanyaan pada penelitian ini sebagai berikut, yaitu, "Apakah isu masalah lahan pengelolaan akhir sampah Kartamantul dapat diselesaikan dengan memperkuat Sekretariat Bersama?". Pertanyaan ini dipecah menjadi lima pertanyaan operasional sebagai hipotesis dari penelitian ini: (1) Apakah, sekretariat bersama Kartamantul harus memiliki otoritas untuk memaksa pemerintah daerah dalam melaksanakan program Kartamantul, (2) Apakah regulasi tentang manfaat dan beban di antara tiga pemerintah daerah harus secara resmi disetujui dan disahkan oleh parlemen lokal, (3) Apakah, kompensasi rencana dan pengaturan keuangan untuk lahan masyarakat di sekitar pengelolaaan akhir sampah menjadi salah satu prioritas utama dan isu paling mendesak, (4) Apakah, aturan yang lebih baik mengenai standar operasi dan standar fasilitas di lokasi pengelolaan akhir harus diperkenalkan, dan (5) Apakah kondisi pengeloaan akhir sampah baru harus diperkenalkan dengan standar metode pengumpulan sampah yang lebih baik. Untuk memverifikasi hipotesis tersebut, penulis melakukan survei wawancara kepada para pemangku kepentingan, menganalisis jawaban, dan memeriksa data sekunder dari pemerintah daerah dan media lokal. Penelitian ini mencapai kesimpulan bahwa untuk menyelesaikan masalah tempat pengelolaan akhir sampah Kartamantul sesuai jadwal, diperlukan untuk memperkuat kelembagaan Sekretariat Bersama. Sekretariat Bersama harus lebih memiliki wewenang, anggaran, kepemimpinan untuk memecahkan masalah dalam pengelolaan akhir sampah di Kartamantul. Catatan kinerja masa lalu dari Sekretariat Bersama Kartamantul terlampir sebagai acuan di akhir tulisan ini.