ABSTRACT: This research is done to know the ability of the steadiness and understanding
of Diklatpim level IV Badiklat Defense Ministry to create civil worker in a good
government administration defense in the nasional defense institation and its influense
to the society in general, also its implication to the nasional defence.This research is
done by qualitative method by collecting data through deep interview with the
respondent and continued by sorting the data. The improvement and development of
working can not be separated from working disipline, because the connection of
working-working dicipline level is very close with working productivity,and if the
workerds working dicipline is low,it will give influence into low human resourse too.
From the achievement of workers, they succestor failure to reach the organisation
goal will beseen. Where to start, and the influence factors of the working area, is
classified in to three parts, i.e. organization problem, discipline and working
atmosphere. Strategy improvement of working disipline to increase human resources
cover are first, improve motivation, second, increase the members wealth, third,
member statement to be ready to work, fourth, thightly supervision.
Objective condition of workers and working productivity from the research
result can be said is still low, and that Diklatpim IV is influenced much by dicipline
level,so the strategy to increase the understanding diklatpim level IV Badiklat
Defence Ministry used to create civil worker in a good Defence Ministry
environment, is headed key word : Diklapim level IV, the ability to create civil worker, National Defence
INTISARI: Pegawai Negeri Sipil yang meurpakan asset terpenting bagi pemerintah, agar
dapat berfungsi dengan baik, perlu diberikan kesempatan untuk berkembang, karena
pada kenyataannya selama ini banyak unit organisasi pemerintahan yang belum
melaksanakan pengembangan pegawai secara baik. Hal ini terindikasi dari belum
terlaksananya tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan baik. Lembaga
Ketahanan Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai
tugas utama melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pengkajian dan Pendidikan
Strategik Ketahanan Nasional. Untuk pengembangan Pegawai negeri Sipil di
lingkungan kedeputian Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI dalam membentuk
SDM yang berkualitas yang memiliki : profesionalitas, dan memiliki semangat jiwa
kejuangan yang dimiliki oleh organisasi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengembangan PNS melalui Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat IV untuk Pejabat yang duduk dalam struktural Eselon IV,
yang merupakan ujung tombak dalam melayanimasyarakat.
Konsep kunci dalam penelitian ini adalah Peran Diklatpim Tingkat IV Dalam
Rangka Menciptakan SDM yang Berkualitas Pada Deputi Bidang Pengkajian
Strategik Lemhannas RI. Adapun aspek-aspek yang akan diteliti dan dapat diukur
adalah : Pendidikan dan Pelathan Kepemimpinan Tinngkat IV, adapun sub-sub aspek
yang diteliti adalah :
1. Kehadiran pegawai, dengan sub aspek :
a. Ketaatan terhadap ketentuan jam kerja
b. Ketaatan terhadap ketentuan waktu datang
c. Ketaatan terhadap ketentuan waktu pulang
2. Pengawasan Pimpinan
3. Penjatuhan Sanksi/HukumanDisiplin
4. Kualitas Kinerja yang dihasilkan oleh PNS yang telah mengikuti Diklatpim
Tingkat IV
5. Proses rekruitmennya apakah sudah terencana dan sesuai dengan
kemampuan yang dimiliki peserta Diklat
Penelitian ini dilakukan dnegan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Wawancara, telaah dokumen dan
menggunakan chek list. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah
analisis kualitatif.
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Diklatpim Tingkat IV
Dalam Rangka Menciptakan SDM yang Berkualitas pada Kedeputian Bidang
pengkajian Strategik Lemhannas RI cukup baik, maka untuk mencapai yang lebih
baik, disarankan untuk Pimpinan Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI
betul-betul mengusulkan Personil yang berprestasi kepada bagian Kepegawaian untuk
mengikuti Diklatpim secara berkesinambungan. Hal ini dikarenakan kurangnya
perencanaan pelaksanaan program Diklatpim Tingkat IV maupun kurangnya
koordinasi dan sinergitas antara pihak Kepegawaian Lemhannas RI dengan pihak
penyelenggara program Diklat seperti : Kementerian Pertahanan, LAN, Kementerian Agama, dan penyelenggara program diklat lainnya.
